Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Rocky Gerung, Ngabalin Sebut Wajar jika Jokowi Geram Soal WA Kalangan TNI

Kompas.com - 02/03/2022, 19:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo membahas soal percakapan WhatsApp Grup kalangan TNI.

Terlebih, menurutnya jika ada pembicaraan soal pertentangan pendapat menyikapi perpindahan ibu kota negara (IKN) dalam WA grup itu.

Pernyataan Ngabalin ini disampaikan menanggapi pernyataan pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung yang menyentil soal presiden yang mengamati percakapan WA.

"Presiden menyampaikan terkait dengan TNI-Polri dan keluarga TNI-Polri di depan rapat pimpinan TNI-Polri. Kapasitas beliau sebagai kepala negara, kemudian membicarakan tentang perbincangan tentara di WA grup terkait IKN," ujar Ngabalin ketika dikonfirmasi pada Rabu (2/3/2022).

"Yang sekarang ini menjadi keputusan politik negara. Maka kepada TNI-Polri sebagai institusi negara, keputusan politik orang yang bernegara ya itu, arahan presiden itu sebagai sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar," tegasnya.

Baca juga: Rocky Gerung: Jangan seperti Pak Jokowi, Ngintip WAG Ibu-ibu TNI, Enggak Sopan!

Ngabalin menegaskan, tujuan presiden ingin menekankan supaya TNI dan Polri tidak lagi membahas tentang keputusan itu.

Melainkan, yang harus dilakukan yakni bagaimana mengawal jalannya keputusan politik pemindahan IKN.

"Karena presiden berkali-kali mengatakan bahwa perpindahan IKN itu sebagai wajah Indonesia-sentris, terus keberatannya dia di mana?" tutur Ngabalin.

"Kalau dia mengomentari tentang arahan yang disampaikan presiden, harus mempunyai argumentasi yang kuat," tambahnya.

Sebelumnya, Rocky Gerung menyentil Presiden Joko Widodo yang dia sebut mengintip grup WhatsApp kalangan TNI.

Hal itu disampaikan Rocky dalam lanjutan sidang dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu.

Rocky dihadirkan sebagai ahli meringankan terdakwa.

Baca juga: Jokowi Geram dengan Pembicaraan di Grup WA TNI-Polri, PKS Minta Presiden Juga Serius Tangan Persoalan Lain

Awalnya, Rocky menganalogikan WhatsApp sebagai sebuah ruang diskusi berbagai macam topik.

Rocky mengatakan, siapa pun yang mendiskusikan soal khilafah di WhatsApp tidak menjadi soal, termasuk ketika dilakukan oleh Munarman.

"Jadi kalau orang diskusi tentang khilafah di WA grup itu diskusi, enggak ada soal. Yang enggak boleh diintip sebetulnya. Karena itu diskusi eksklusif, orang mau belajar," ujar Rocky.

Rocky kemudian menyentil Presiden Jokowi yang ia sebut telah mengintip percakapan di grup WhatsApp kalangan TNI. Percakapan di grup WhatsApp itu berisi diskusi soal ibu kota negara (IKN) baru.

"Jangan seperti Pak Jokowi, ngintip WA grup ibu-ibu, emak-emak TNI, kan enggak bagus, gitu. Tidak sopan," kata Rocky.

Secara terpisah, kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, mengambil inti pernyataan Rocky itu.

"Itu (IKN) kan jadi perdebatan, pro dan kontra. Ketika orang ditutup kanalnya untuk itu, lalu bagaimana ruang demokrasi di republik ini? Jadi diskusi itu boleh-boleh saja, asal tidak mengarah ke tindak pidana. Itu yang tadi saya tangkap dari Rocky Gerung," ujar Aziz.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat mengungkapkan kegeraman karena adanya personel TNI-Polri yang berbicara soal ketidaksukaan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara di grup WhatsApp.

Baca juga: Jokowi Diminta Bersikap Tegas jika Tidak Ingin Ada Penundaan Pemilu

Awalnya, Jokowi mencontohkan, jika ada sebuah kebijakan yang menjadi polemik di masyarakat, agar tidak diperdebatkan di WAG. Ia kemudian menyinggung mengenai kebijakan soal IKN.

"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada Rapim TNI Polri 2022 yang digelar di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Presiden menegaskan, kebijakan pemindahan ibu kota baru sudah diputuskan. Oleh karena itu, kata Jokowi, personel TNI-Polri diminta untuk tidak sembarangan berbicara soal IKN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com