Jokowi Geram Grup WhatsApp TNI Bahas Tolak IKN, KSAD: Jangan Ada yang Aneh-aneh!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan, TNI AD mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu disampaikan Dudung menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta TNI dan Polri tak berdebat mengenai ibu kota negara (IKN) di grup WhatsApp.

“Prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan dan ini sudah final,” ujar Dudung sebelum memimpin Rapim TNI AD Tahun 2022 di Mabes AD, Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Jokowi Geram Ada Personel TNI-Polri yang Bicara Tak Setuju IKN di WAG, Minta Didisiplinkan

Dudung menyatakan bahwa apa pun yang terjadi mengenai kebijakan IKN, TNI AD akan mengikuti dan siap berpindah ke wilayah ibu kota baru.

Kepada para komandan satuan, Dudung mengingatkan agar tidak berbicara yang aneh-aneh mengenai kebijakan IKN.

Ia menyatakan, prajurit TNI AD mendukung dan tetap tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah.

Baca juga: Pesan Jokowi kepada TNI-Polri: Jangan Undang Penceramah Radikal hingga Tak Ikutan Debat soal IKN

“Komandan satuan di sini ya dukunglah pemerintah, jangan ada yang ngomong aneh-anehlah. Kita loyalitas tegak lurus kepada Presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita,” tegas dia.

Selain itu, ia memastikan bahwa TNI AD siap membantu proses pengamanan ketika pembangunan dilakukan.

Hal ini sejalan dengan rencana pembentukan satuan-satuan kecil TNI AD di wilayah IKN.

Baca juga: Wacana Menunda Pemilu 2024 Sulit Terwujud dan Bentuk Amnesia Reformasi

“Tentunya nanti pada saat proses akan ada satuan-satuan kecil dalam rangka membantu proses pengamanan pada saat proses pembangunan, itu nanti yang akan ditempatkan,” imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi meminta supaya istri personel TNI dan Polri tidak mengundang ustaz penceramah radikal karena atas nama demokrasi.

Selain itu, ia menekankan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk meningkatkan kedisiplinan untuk hal-hal kecil. Contohnya, pembicaraan mengenai ketidaksetujuan terhadap kebijakan IKN di grup-grup WhatsApp.

Sebab, kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Untuk itu, pimpinan TNI dan Polri kini harus berhati-hati apabila pembicaraan di grup-grup WhatsApp terus diperbolehkan.

Baca juga: Mereka yang Coba Rayu Jokowi untuk Jadi Presiden Lebih Lama...

"Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR," katanya dalam TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

"Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Hati hati. Dimulai dari hal-hal kecil, nanti menjadi besar, kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI-Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," imbuh dia.