Kompas.com - 02/03/2022, 13:03 WIB

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan mengedepankan prinsip ekonomi biru.

"Transformasi perikanan Indonesia akan lepas landas pada tahun ini. Keseimbangan antara faktor ekologi dan ekonomi merupakan pedoman utama untuk berubah menjadi kebijakan perikanan masa depan negara kami," ujarnya.

Dia mengatakan itu saat memaparkan presentasinya tentang "Visi Indonesia 2045: Ekonomi Biru untuk Perikanan Indonesia" di hadapan ribuan peserta forum internasional tahunan World Ocean Summit (WOS) ke-9, Selasa (1/3/2022).

Trenggono menerangkan, penerapan kebijakan penangkapan terukur merupakan satu dari tiga fase utama dalam transformasi tata kelola perikanan di Indonesia.

Baca juga: Dialog Blue Halo-S di Bali, Menteri Trenggono Paparkan Manfaat Penangkapan Terukur

Pada fase ini, kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota dibarengi dengan restrukturisasi ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.

Fase selanjutnya berupa percepatan pertumbuhan berfokus pada ekonomi biru serta memperkuat pertumbuhan tersebut.

Melalui fase-fase tersebut, lanjut Trenggono, Indonesia menargetkan menjadi pengelola perikanan berkelanjutan yang diakui dunia.

"Perikanan berbasis kuota akan menjadi alat utama kami untuk mempertahankan lingkungan laut dan pada saat yang sama memajukan pertumbuhan ekonomi," paparnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Trenggono menambahkan, penerapan kebijakan penangkapan terukur juga merupakan wujud dari implementasi prinsip ekonomi biru.

Dia menjelaskan, Indonesia sebagai negara Ocean Panel menjadikan prinsip ekonomi biru sebagai salah satu acuan utama untuk mewujudkan keberlanjutan laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Soal Limbah Tes Antigen di Selat Bali, Menteri Trenggono: Laut Bukan Keranjang Sampah

"Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan," tegasnya.

Pada presentasi tersebut, Trenggono turut menayangkan video dua menit yang berisi tentang substansi kebijakan penangkapan terukur di Indonesia.

Salah satu isinya mengenai peluang investasi di bidang perikanan yang bisa dimanfaatkan para investor dari dalam maupun luar negeri begitu kebijakan tersebut diterapkan.

Sebagai informasi, WOS ke-9 berlangsung secara virtual dari Lisabon, Portugal pada Selasa-Jumat, 1-4 Maret 2022.

Acara tersebut turut dihadiri CEO dan pimpinan dunia di bidang kelautan dan perikanan. Ada lebih dari 140 pembicara selama acara berlangsung dengan peserta mencapai 5.000 orang dari berbagai belahan dunia.

Baca juga: Tangani Pencucian Uang Bidang KP, Kementerian KP Latih 45 PPNS Perikanan

Peserta merupakan perwakilan pemerintahan, pimpinan industri berbasis laut, akademisi, hingga masyarakat sipil yang fokus pada kesehatan laut.

Acara yang digelar Economist Impact tersebut bertujuan melakukan katalisasi ekonomi kelautan yang berkelanjutan dengan mengubah cara bisnis yang berlangsung di lautan.

Selain itu, acara ini juga bertujuan mendorong kolaborasi lintas negara mengambil tindakan untuk memulihkan kesehatan laut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Nasional
Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Nasional
Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Nasional
Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Nasional
KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

"Prank" KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

Nasional
KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

Nasional
Polemik 'Prank' KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Polemik "Prank" KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Nasional
KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

Nasional
Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat 'Prank' KDRT

Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat "Prank" KDRT

Nasional
Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong Dinilai Tetap Melanggar Hukum meski Cuma Lelucon

"Prank" KDRT Baim Wong Dinilai Tetap Melanggar Hukum meski Cuma Lelucon

Nasional
Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya

Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.