Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepada Peserta World Ocean Summit Ke-9, Menteri Trenggono Kenalkan Kebijakan Penangkapan Teruku

Kompas.com - 02/03/2022, 13:03 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan mengedepankan prinsip ekonomi biru.

"Transformasi perikanan Indonesia akan lepas landas pada tahun ini. Keseimbangan antara faktor ekologi dan ekonomi merupakan pedoman utama untuk berubah menjadi kebijakan perikanan masa depan negara kami," ujarnya.

Dia mengatakan itu saat memaparkan presentasinya tentang "Visi Indonesia 2045: Ekonomi Biru untuk Perikanan Indonesia" di hadapan ribuan peserta forum internasional tahunan World Ocean Summit (WOS) ke-9, Selasa (1/3/2022).

Trenggono menerangkan, penerapan kebijakan penangkapan terukur merupakan satu dari tiga fase utama dalam transformasi tata kelola perikanan di Indonesia.

Baca juga: Dialog Blue Halo-S di Bali, Menteri Trenggono Paparkan Manfaat Penangkapan Terukur

Pada fase ini, kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota dibarengi dengan restrukturisasi ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.

Fase selanjutnya berupa percepatan pertumbuhan berfokus pada ekonomi biru serta memperkuat pertumbuhan tersebut.

Melalui fase-fase tersebut, lanjut Trenggono, Indonesia menargetkan menjadi pengelola perikanan berkelanjutan yang diakui dunia.

"Perikanan berbasis kuota akan menjadi alat utama kami untuk mempertahankan lingkungan laut dan pada saat yang sama memajukan pertumbuhan ekonomi," paparnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Trenggono menambahkan, penerapan kebijakan penangkapan terukur juga merupakan wujud dari implementasi prinsip ekonomi biru.

Dia menjelaskan, Indonesia sebagai negara Ocean Panel menjadikan prinsip ekonomi biru sebagai salah satu acuan utama untuk mewujudkan keberlanjutan laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Soal Limbah Tes Antigen di Selat Bali, Menteri Trenggono: Laut Bukan Keranjang Sampah

"Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan," tegasnya.

Pada presentasi tersebut, Trenggono turut menayangkan video dua menit yang berisi tentang substansi kebijakan penangkapan terukur di Indonesia.

Salah satu isinya mengenai peluang investasi di bidang perikanan yang bisa dimanfaatkan para investor dari dalam maupun luar negeri begitu kebijakan tersebut diterapkan.

Sebagai informasi, WOS ke-9 berlangsung secara virtual dari Lisabon, Portugal pada Selasa-Jumat, 1-4 Maret 2022.

Acara tersebut turut dihadiri CEO dan pimpinan dunia di bidang kelautan dan perikanan. Ada lebih dari 140 pembicara selama acara berlangsung dengan peserta mencapai 5.000 orang dari berbagai belahan dunia.

Baca juga: Tangani Pencucian Uang Bidang KP, Kementerian KP Latih 45 PPNS Perikanan

Peserta merupakan perwakilan pemerintahan, pimpinan industri berbasis laut, akademisi, hingga masyarakat sipil yang fokus pada kesehatan laut.

Acara yang digelar Economist Impact tersebut bertujuan melakukan katalisasi ekonomi kelautan yang berkelanjutan dengan mengubah cara bisnis yang berlangsung di lautan.

Selain itu, acara ini juga bertujuan mendorong kolaborasi lintas negara mengambil tindakan untuk memulihkan kesehatan laut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com