Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usulan Penundaan Pemilu 2024 Dinilai untuk Tes Respons Publik dan Elite Parpol

Kompas.com - 02/03/2022, 12:54 WIB
Tatang Guritno,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan untuk menunda Pemilu 2024 dinilai baru sekedar wacana yang sengaja dimunculkan untuk melihat beberapa hal.

Pengamat komunikasi politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Ranggabumi Nuswantoro mengemukakan, salah satu yang akan terlihat adalah kesiapan masing-masing partai politik (parpol) menghadapi Pemilu 2024.

“Menurut saya ini testing the water karena yang memunculkan (wacana) dari kubu koalisi Joko Widodo. Saya melihat dari sini kelihatan kubu-kubuannya, siapa yang punya strategi politik lebih jelas menghadapi 2024 dan siapa yang belum siap,” kata Rangga pada Kompas.com, Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Usul Penundaan Pemilu Dinilai Inkonstitusional dan Rampas Hak Rakyat

Rangga menduga wacana itu dimunculkan tak hanya untuk melihat respon publik. Tapi juga tanggapan dari elite parpol lain.

“Terlihat langsung terpancing, misalnya Partai Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung bereaksi,” ucapnya.

Dalam pandangan Rangga, tanggapan elite parpol penting menjadi catatan pihak-pihak yang memunculkan wacana memundurkan pemilu. Sebab, saat ini dinamika internal masing-masing parpol menguat, kerja-kerja untuk mempersiapkan pemilu serentak makin sering dilakukan.

Namun masing-masing parpol menghadapi tantangan berat karena persiapan itu dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19.

“Yang melakukan kerja-kerja secara detail mulai merasakan repot betul ini. Dalam situasi pandemi, dunia usaha juga baru akan bangkit, dukungan pengusaha pada kegiatan politik akan disesuaikan,” ujar dia.

Rangga mengatakan, wacana itu belum bersifat serius karena belum terjadi pergerakan nyata dari kader-kader parpol di parlemen.

“Ini baru pernyataan politik dari beberapa ketua umum partai, belum ada aksi-aksi real yang dilakukan wakil-wakilnya di parlemen,” imbuhnya.

Tiga ketua umum parpol menyatakan usulannya tentang penundaan pemilu. Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Sementara itu AHY menolak usulan itu karena menilai tidak logis dan upaya dari pihak-pihak tertentu guna melanggengkan kekuasaan.

Baca juga: Di Balik Usulan Penundaan Pemilu

Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan pihaknya patuh dengan konstitusi yang artinya tak sepakat atas wacana penundaan pemilu tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com