Jokowi Terima Surat Kepercayaan 6 Duta Besar Negara Sahabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (2/3/2022).

Dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah duta besarnya tiba di Istana Merdeka.

Baca juga: KSP: Jokowi Tekankan Peralihan Pandemi Covid-19 ke Endemi Jangan Tergesa-gesa

Adapun keenam duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden yaitu:

1. Francisco de Asis Aguilera Aranda, Duta Besar LBBP Kerajaan Spanyol untuk Republik Indonesia.

2. Askin Asan, Duta Besar LBBP Republik Turki untuk Republik Indonesia.

3. Lahcene Kaid-Slimane, Duta Besar LBBP Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Republik Indonesia.

4. Luis Raul Tsuboyama Galvan, Duta Besar LBBP Republik Peru untuk Republik Indonesia.

5. Ta Van Thong, Duta Besar LBBP Republik Sosialis Vietnam untuk Republik Indonesia; dan

6. Lu Kang, Duta Besar LBBP Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti tetap menjaga jarak dan mengenakan masker.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

Seluruh duta besar tersebut untuk selanjutnya akan berkedudukan di Jakarta.

Baca juga: Ingin NU-Muhammadiyah Dapat Nobel Perdamaian, Gus Muhaimin Minta Bantuan Dubes Norwegia

Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi, para duta besar beserta pendamping masing-masing berpamitan.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara, Andy Rachmianto.