Taat Konstitusi, Gerindra Tegaskan Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disampaikan sejumlah pihak.

Menurutnya, Gerindra menolak hal tersebut lantaran menaati hukum konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan pemilu digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

"Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara Luber dan Jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," kata Sugiono kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Gerak Cepat KPU Siapkan Pemilu 2024, Tak Terpengaruh Wacana Tunda Pemilu

Sugiono melanjutkan, bangsa Indonesia juga sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik negara.

Dia berpandangan, salah satu wujud demokrasi tersebut adalah dilangsungkannya pemilihan umum secara tetap dan periodik.

"Secara umum, tanggapan rakyat juga menunjukkan keinginan agar pelaksanaan pemilu tersebut diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditetapkan di tahun 2024," ujarnya.

Di sisi lain, Sugiono mengingatkan bahwa sudah ada kesepakatan antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu terkait jadwal pelaksanaan pemilu yaitu 14 Februari 2024.

"Hal-hal tersebut menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut," tegasnya.

Baca juga: Partai Politik Diminta Kompak Tolak Isu Penundaan Pemilu

Kendati demikian, Sugiono mengatakan bahwa pada saatnya nanti Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menyampaikan pendapat resmi Gerindra.

Hal tersebut dipastikan menjadi wewenang Prabowo lantaran wacana penundaan pemilu masih beredar di luar jalur formal, baik eksekutif maupun legislatif.

Sementara itu, sebelumnya Prabowo juga telah angkat bicara menanggapi berkembangnya isu penundaan pemilu 2024.

Baca juga: Wacana Menunda Pemilu 2024 Sulit Terwujud dan Bentuk Amnesia Reformasi

Lewat juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo menyatakan, menghormati Undang-Undang Dasar 1945 menanggapi isu tersebut.

"Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat," kata Dahnil dalam keterangan video, Selasa (1/3/2022).

Dahnil menuturkan, Prabowo juga terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik, baik tokoh partai politik maupun tokoh lainnya untuk menanggapi wacana ini