Kompas.com - 01/03/2022, 18:19 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Politik BRIN Firman Noor menilai, ada kekhawatiran partai politik sehingga memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

“Saya lihat manuver politik partai-partai ini bernuansa keputusasaan dan mungkin karena lingkungan politik yang belum cukup sehat sehingga mereka jadi amnesia seolah-olah mereka lupa kenapa ada reformasi,” papar Firman pada Kompas.com, Selasa (1/3/2022).

Dalam pandangannya, partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu mengambil jalan yang bertentangan dengan reformasi. Bahkan, sikap tersebut merupakan bentuk menyepelekan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara.

Pasalnya, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa pemilu digelar setiap lima tahun sekali.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Pengamat Nilai Ada Pihak yang Ingin Lestarikan Jokowi

“Amandemen (UUD 1945) itu sangat penting kita harus berpikir untuk generasi selanjutnya, tidak hanya untuk saat ini," ujar Firman.

Tapi kok kelihatannya digampang-gampangkan gitu yang dikhawatirkan nanti dampak di masyarakat kan tidak memandang satu keajegan politik itu penting dan kedua tidak respect dengan konstitusi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, konstitusi memang bisa diubah, namun hanya dalam kondisi genting.

“Tidak bisa diubah dengan begitu mudahnya hanya karena kepentingan beberapa pihak. Kalau mentalitasnya begitu ya bahaya, karena akhirnya aturan mengikuti kepentingan. Padahal yang benar kepentingan yang harus mengikuti aturannya,” jelasnya.

Ia khawatir jika wacana penundaan pemilu terus dimunculkan dan akhirnya benar-benar diakomodir, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada demokrasi.

Baca juga: Soal Usul Penundaan Pemilu, Waketum Gerindra: Kita Amati Saja

“Jangan sampai demokrasi hanya ada di atas kertas, tapi secara substansi sebetulnya oligarki atau kepentingan elit, ya nuansa kepentingan pragmatis,” imbuhnya.

Diketahui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menuturkan penundaan pemilu perlu dilakukan guna mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha pun mengumumkan pengunduran dirinya sebagai calon kontenstan Pilpres 2024 mendatang.

Salah satu alasannya, masih banyak masyarakat Indonesia ingin dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga setuju pemilu 2024 untuk diundur.

Ia beralasan diantaranya karena situasi pandemi masih berlangsung dan butuh perhatian, perekonomian belum stabil.

Baca juga: Hitungan KPU, Anggaran Pemilu Dapat Ditekan hingga Rp 62 Triliun

Kemudian Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto mengatakan hendak menampung masukan masyarakat agar jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.

Disisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menolak wacana penundaan pemilu.

Hasto menuturkan, penundaan pemilu justru akan mengganggu stabilitas politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temui Komnas HAM, DPR Papua Bahas Kasus Mutilasi di Mimika hingga Kasus Korupsi Lukas Enembe

Temui Komnas HAM, DPR Papua Bahas Kasus Mutilasi di Mimika hingga Kasus Korupsi Lukas Enembe

Nasional
Wapres Dialog dengan Diaspora Indonesia di Tengah Kunjungan ke Jepang

Wapres Dialog dengan Diaspora Indonesia di Tengah Kunjungan ke Jepang

Nasional
Klaim Agenda Politik di Balik Penetapan Tersangka Lukas Enembe dan Bantahan Pemerintah

Klaim Agenda Politik di Balik Penetapan Tersangka Lukas Enembe dan Bantahan Pemerintah

Nasional
Puan Bertemu Cak Imin, Gerindra: Kita Terbuka sama PDI-P

Puan Bertemu Cak Imin, Gerindra: Kita Terbuka sama PDI-P

Nasional
Kapolri Mutasi 3 Wakapolda, di Kepulauan Riau, Aceh, dan Kalimantan Timur

Kapolri Mutasi 3 Wakapolda, di Kepulauan Riau, Aceh, dan Kalimantan Timur

Nasional
Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul secara 'Head to Head' Lawan Prabowo dan Ganjar

Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul secara "Head to Head" Lawan Prabowo dan Ganjar

Nasional
Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Nasional
Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Nasional
KPK Geledah 3 Ruang Hakim Agung di Gedung MA

KPK Geledah 3 Ruang Hakim Agung di Gedung MA

Nasional
Survei CSIS: Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Survei CSIS: Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Nasional
Judi dengan Hasil Korupsi Bisa Jadi TPPU, KPK Buka Kemungkinan Usut ke Arah Sana dalam Kasus Enembe

Judi dengan Hasil Korupsi Bisa Jadi TPPU, KPK Buka Kemungkinan Usut ke Arah Sana dalam Kasus Enembe

Nasional
Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Nasional
PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Nasional
Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.