Tolak Penundaan Pemilu, Jangan Sampai 32 Tahun Orde Baru Terulang Lagi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw menilai wacana perpanjangan jabatan Presiden bertentangan dengan spirit reformasi.

Menurut Jerry, dari semangat reformasi pula kini Indonesia telah membuahkan hasil dengan munculnya sosok Joko Widodo yang notabene seorang sipil bisa menjadi Presiden.

"Saya kira perlu tegaskan lagi, semangat tiga periode atau perpanjangan masa jabatan ini bertentangan dengan spirit reformasi. Kita harus mengingatkan sebetulnya," kata Jerry dalam diskusi virtual bertajuk "Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden", Senin (28/2/2022).

Baca juga: Membandingkan Klaim Muhaimin dengan Hasil Survei, Benarkah Banyak yang Ingin Pemilu Ditunda?

Ia menyatakan bahwa tanpa reformasi sulit akan hadirnya seorang Presiden yang berasal dari kalangan masyarakat sipil.

Sebab, kata dia, Indonesia yang merupakan negara birokratis, biasanya seseorang yang ditunjuk menjadi Presiden adalah dari kalangan tentara atau kepolisian.

"Karena reformasi, saya kira mendobrak ini, dia membuka ruang yang lebih terbuka dan lebih bebas bagi siapa saja penduduk NKRI ini untuk menjadi Presiden dan saya kira Jokowi itu adalah buah reformasi," kata Jerry.

Baca juga: Tuduhan Istana Gerakkan Elite untuk Tunda Pemilu, Stafsus Mensesneg: Jangan Seret-seret!

Di samping itu, Jerry menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden itu merupakan salah satu semangat reformasi.

Dengan demikian, sudah sepatutnya mempertahankan masa jabatan menjadi sebuah kewajiban moral guna menjalankan semangat reformasi.

"Salah satu yang penting dari reformasi itu adalah pembatasan masa jabatan Presiden karena kita trauma sebagai bangsa dengan 32 tahun pemerintahan Orde Baru," imbuh dia.

Baca juga: Drone Emprit Ragukan Klaim Muhaimin soal Banyak Pihak Setuju Penundaan Pemilu

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan Pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.