Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Pemilu Diundur, AHY: Tidak Logis, Apa Dasarnya?

Kompas.com - 26/02/2022, 14:29 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai wacana memundurkan pemilu merupakan pemikiran yang tak logis.

Hal itu disampaikan Agus saat melantik anggota DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan Banten, Sabtu (26/2/2022).

“Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya, menurut saya itu pernyataan tidak logis, apa dasarnya?,” sebut Agus.

Agus menuturkan wacana itu telah melanggar konstitusi, dan mestinya semua pimpinan di tingkat pusat hingga daerah harus patuh dengan masa jabatan yang telah ditentukan.

“Demokrat harus tegas apapun pangkat, jabatan dan posisinya hari ini yang dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat, masyarakat yang mana?,” paparnya.

Baca juga: Manuver Minta Pemilu Diundur, Cak Imin Dinilai Khawatir Kalah karena Elektabilitas Susah Ngangkat

Ia mempertanyakan narasi memundurkan pemilu seolah-olah dimunculkan karena keinginan masyarakat. Agus mengklaim dirinya tak pernah menemukan aspirasi masyarakat seperti itu.

“Kita keliling ke-34 provinsi, ratusan kabupaten dan kota yang ada masyarakat mengeluh situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau pun ada lambat, prioritas tidak jelas, ekonomi masih dirasakan sulit oleh masyarakat,” papar dia.

“Kok tiba-tiba mengatakan masyarakat ingin diperpanjang ingin (pemilu) diundur,” sambungnya.

Terakhir Agus menegaskan pihak-pihak yang ingin pemilu diundur hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya mempertahankan kekuasaan.

“Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu, yang jelas itu harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” imbuhnya.

Baca juga: Ketum PAN Setuju Pemilu Perlu Dipertimbangkan untuk Diundur

Diketahui sejumlah pihak mulai memunculkan wacana untuk memundurkan gelaran pemilu 2024.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pemilu diundur setidaknya 2 tahun.

Ia beralasan usulan itu diberikan untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

Sementara itu Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andi Budiman menyebut usulan itu merupakan aspirasi masyarakat.

Wacana memundurkan pemilu dapat dikaitkan bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan Presiden Joko Widodo menjabat seusai 2024.

Baca juga: Tolak Wacana Pemilu Diundur, PDI-P: Tak Miliki Landasan Hukum yang Kuat!

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga setuju pemilu 2024 untuk diundur.

Ia beralasan diantaranya karena situasi pandemi masih berlangsung dan butuh perhatian, perekonomian belum stabil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com