Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Menunda Pilpres

Kompas.com - 26/02/2022, 05:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HEBOH. Riuh dan membingungkan. Para politisi di republik ini adalah pakar kegaduhan, kata Virginia Rose van Macassar, yang sehari-hari disapa Gina.

Ada pimpinan partai politik, tiba-tiba melempar agenda penundaan pemilihan presiden, dengan alasan demi perbaikan ekonomi bangsa.

Heran banget saya, Gina. Justru mereka itulah yang bisa ditafsirkan kian memperunyam ekonomi bangsa dengan lontaran-lontaran politik mereka yang sungguh-sungguh membuat gaduh, balas Abraham Lincoln van Parepare (Aam).

Ada apa sebenarnya di benak kedua tokoh kita ini, Aam? kata Gina.

Kok tiada mendung, tiada guntur, tiba-tiba mereka mengguyur republik kita dengan ide yang sangat absurd. Justru lontaran penundaan pilpres itulah yang membuat stagnasi ekonomi karena para pelaku ekonomi dan rakyat, selalu saja berprinsip wait and see, kata Gina lagi dengan wajah geram, seolah tak percaya apa yang dilontarkan pemuncak parpol itu.

Saya bisa memahami kegelisahan dan kegeraman mu, Gina, kata Aam. Masalahnya, kalau
alasan ekonomi, mengapa mereka tidak ngotot menunda pilkada, ya?

Bukankah pemilihan kepala daerah juga memiliki bobot dan potensi yang sama dengan pilpres, yang berkolerasi dengan kondisi ekonomi bangsa?

Mestinya tokoh itu konsisten dong: jangan menunda di atas, tetapi membolehkan di bawah, tegas Aam.

Rumus bakunya jelas, Aam, ujar Gina ke Aam lagi.

Sebagai politisi yang berada dalam pucuk teratas di struktur partai mereka, tentu saja ada keinginan jadi presiden. Bila tidak, Wapres pun jadilah, lanjut Gina lagi.

Saya bisa paham sepenuhnya ambisi seperti itu, Gina. Wajar toh berkeinginan dan punya ambisi politik. Mereka kan memang politisi, kata Aam.

Yang memusingkan saya, adalah, apa kaitannya antara ambisi politik mereka dengan penundaan pilpres. Bukannya dengan melaksanakan pilpres sesuai jadwal, justru mempercepat perwujudan mimpi politik mereka? Bukannya menunda pilpres, berarti menunda keinginan politik? lanjut Aam lagi.

Waduh Aam, kamu itu sangat naif membaca gelagat dan manuver politik. Makanya, kamu harus memperbanyak bacaan dan memperingan langkah untuk bergerak ke kiri dan ke kanan, membangun jejaring silaturahim. Jangan nongkrong terus di warung kopi yang sama. Perlebar dong jejaring silaturahim agar kamu bisa memahami dunia persilatan politik Indonesia, begitu nasihat Gina ke Aam.

Tahu nggak kamu, Aam, menunda pilpres berarti ada peluang untuk memperbaiki hasil jajak pendapat. Ada kesempatan untuk berihtiar mendongkrak nama, orang lain yang bakal didukung. Biar persentase kemungkinan dipilih lebih terangkat.

Biar citra moncreng karena presentase orang yang bakal memilih, hari demi hari kian menukik ke atas. Bukan stagnan dengan angka single digit. Ini soal politik, Aam. Pencitraan itu amat penting, tegas Gina ke Aam lagi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com