Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Menunda Pilpres

Kompas.com - 26/02/2022, 05:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HEBOH. Riuh dan membingungkan. Para politisi di republik ini adalah pakar kegaduhan, kata Virginia Rose van Macassar, yang sehari-hari disapa Gina.

Ada pimpinan partai politik, tiba-tiba melempar agenda penundaan pemilihan presiden, dengan alasan demi perbaikan ekonomi bangsa.

Heran banget saya, Gina. Justru mereka itulah yang bisa ditafsirkan kian memperunyam ekonomi bangsa dengan lontaran-lontaran politik mereka yang sungguh-sungguh membuat gaduh, balas Abraham Lincoln van Parepare (Aam).

Ada apa sebenarnya di benak kedua tokoh kita ini, Aam? kata Gina.

Kok tiada mendung, tiada guntur, tiba-tiba mereka mengguyur republik kita dengan ide yang sangat absurd. Justru lontaran penundaan pilpres itulah yang membuat stagnasi ekonomi karena para pelaku ekonomi dan rakyat, selalu saja berprinsip wait and see, kata Gina lagi dengan wajah geram, seolah tak percaya apa yang dilontarkan pemuncak parpol itu.

Saya bisa memahami kegelisahan dan kegeraman mu, Gina, kata Aam. Masalahnya, kalau
alasan ekonomi, mengapa mereka tidak ngotot menunda pilkada, ya?

Bukankah pemilihan kepala daerah juga memiliki bobot dan potensi yang sama dengan pilpres, yang berkolerasi dengan kondisi ekonomi bangsa?

Mestinya tokoh itu konsisten dong: jangan menunda di atas, tetapi membolehkan di bawah, tegas Aam.

Rumus bakunya jelas, Aam, ujar Gina ke Aam lagi.

Sebagai politisi yang berada dalam pucuk teratas di struktur partai mereka, tentu saja ada keinginan jadi presiden. Bila tidak, Wapres pun jadilah, lanjut Gina lagi.

Saya bisa paham sepenuhnya ambisi seperti itu, Gina. Wajar toh berkeinginan dan punya ambisi politik. Mereka kan memang politisi, kata Aam.

Yang memusingkan saya, adalah, apa kaitannya antara ambisi politik mereka dengan penundaan pilpres. Bukannya dengan melaksanakan pilpres sesuai jadwal, justru mempercepat perwujudan mimpi politik mereka? Bukannya menunda pilpres, berarti menunda keinginan politik? lanjut Aam lagi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Nasional
Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDI-P Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDI-P Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Nasional
Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Nasional
Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat Buat Ganjar

Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat Buat Ganjar

Nasional
Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Nasional
'Magnet' Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

"Magnet" Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

Nasional
Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Nasional
Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.