PT Adonara Propertindo Divonis Denda Rp 200 Juta dan Ditutup 1 Tahun Terkait Korupsi Pengadaan Lahan untuk Rusun DP Rp 0

Kompas.com - 25/02/2022, 22:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta kepada PT Adonara Propertindo terkait kasus korupsi pengadaan lahan untuk program rumah susun (rusun) DP Rp 0 di Munjul, Jakarta Timur.

PT Adonara merupakan korporasi swasta yang menjual lahan di Munjul ke BUMD Pemprov DKI Jakarta, yaitu Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ). Rencananya, lahan itu akan digunakan untuk pembangunan rusun DP Rp 0.

“Menyatakan terdakwa PT Adonara Propertindo yang diwakili Tommy Adrian terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut,” kata Hakim Ketua Syaifudin Zuhri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (25/2/2022) sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara.

Baca juga: 3 Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Lahan untuk Rusun DP Rp 0 di Munjul Divonis 7 dan 6 Tahun Penjara

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa korporasi PT Adonara Propertindo berupa pidana denda senilai Rp 200 juta dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar denda maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut,” papar hakim.

Dalam sidang pembacaan putusan itu PT Adonara diwakili oleh Tommy Adrian yang menjabat sebagai direktur.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan selama satu tahun.

PT Adonara dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 152,5 miliar.

Tindakan itu dilakukan bersama dengan mantan Direktur Utama PPSJ Yoory Corneles, Wakil Direktur PT Adonara Anja Runtuwene, pemilik PT Adonara Rudy Hartono Iskandar serta Tommy Adrian.

Dalam perkara itu PT Adonara dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dasco: Rapimnas Gerindra Berjalan Gembira, Tak Ada Dinamika

Dasco: Rapimnas Gerindra Berjalan Gembira, Tak Ada Dinamika

Nasional
Empat Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Pelita

Empat Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Pelita

Nasional
3 Peristiwa yang Buat Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Masalah 'Martabat' Meragukan

3 Peristiwa yang Buat Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Masalah "Martabat" Meragukan

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji Wafat Kini Total Jadi 89 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji Wafat Kini Total Jadi 89 Orang

Nasional
Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Nasional
Komandan Paspampres Pastikan Anggotanya yang Pukul Warga Solo Bakal Disanksi

Komandan Paspampres Pastikan Anggotanya yang Pukul Warga Solo Bakal Disanksi

Nasional
Hari Ini, 2.430 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Hari Ini, 2.430 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Nasional
Gibran Marah Anggota Paspampres Pukul Warga Solo, Komandan Paspampres Minta Maaf

Gibran Marah Anggota Paspampres Pukul Warga Solo, Komandan Paspampres Minta Maaf

Nasional
Sidang Tahunan 2022, Ornamen Batik Kawung Akan Hiasi Lobby Gedung Parlemen

Sidang Tahunan 2022, Ornamen Batik Kawung Akan Hiasi Lobby Gedung Parlemen

Nasional
Sidang Tahunan 2022 Digelar Kapasitas 100 Persen, Para Tamu Wajib PCR

Sidang Tahunan 2022 Digelar Kapasitas 100 Persen, Para Tamu Wajib PCR

Nasional
Partai Ummat Daftar Pemilu 2024, Amien Rais Ingin Sadarkan Anak Bangsa

Partai Ummat Daftar Pemilu 2024, Amien Rais Ingin Sadarkan Anak Bangsa

Nasional
Jokowi Diskusi 2,5 Jam dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Bahas soal Krisis

Jokowi Diskusi 2,5 Jam dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Bahas soal Krisis

Nasional
Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Persilakan PKB Usulkan Nama Cawapres

Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Persilakan PKB Usulkan Nama Cawapres

Nasional
Disebut Restui Prabowo dan Ganjar Maju Pilpres, Jokowi: Masa Saya Bilang Jangan

Disebut Restui Prabowo dan Ganjar Maju Pilpres, Jokowi: Masa Saya Bilang Jangan

Nasional
Kapolri Diminta Evaluasi Terbuka Usai Bubarkan Satgassus Merah Putih

Kapolri Diminta Evaluasi Terbuka Usai Bubarkan Satgassus Merah Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.