Jeritan Petani di Balik Proyek PLTA di Poso yang Diresmikan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy di Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022).

Jokowi berharap, akan lebih banyak PLTA terselesaikan sehingga dapat mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang.

Baca juga: Resmikan 2 PLTA Milik Jusuf Kalla, Jokowi: Menggeser dari Batu Bara ke Energi Hijau Bukan Pekerjaan Mudah

Namun, proyek itu disebut sarat masalah dan memakan sejumlah korban. Korbannya tak lain masyarakat sekitar Danau Poso, yang mata pencahariannya lenyap sejak dua tahun silam karena terdampak banjir dari uji coba proyek tersebut.

Proyek itu membuat muka air Danau Poso naik dan membanjiri desa-desa sekitarnya, merendam sedikitnya 266 hektar sawah hingga 100 hektar perkebunan.

Jeritan para petani

Keadaan itu membikin para petani menjerit. Dewa Nyoman Oka Wirawan, salah satu petani di sekitar Danau Poso, mengaku lahannya tak bisa digarap karena banjir.

"Drainase untuk mengalirkan sawah kami sudah hilang. Kemudian selama dua tahun (terendam) pun kami tidak beraktivitas sehingga rumput dan lumpur menutup jalan air atau drainase," kata Nyoman dalam diskusi virtual, Jumat.

Padahal, drainase itu dibangun secara swadaya oleh warga tanpa bantuan sedikit pun dari pemerintah.

Baca juga: Pujian Jusuf Kalla kepada Teknisi Sukabumi yang Bantu Proyek PLTA: Lulusan STM, Gaji Ratusan Juta

Hal senada disampaikan Edi Salawati, petani dari Desa Meko. Dia juga mengeluh karena lahan yang tak dapat digarap sama artinya dengan keluarga yang kesulitan makan.

"Kebutuhan rumah tangga itu tidak dapat lagi terpenuhi dengan dampak yang kami alami sekarang ini. Sudah kurun waktu dua tahun kami menderita," tutur dia sambil menahan air mata dalam diskusi yang sama.

"Hasil itu (lahan) bukan cuma untuk kebutuhan rumah tangga kami, tapi juga kebutuhan untuk kebutuhan lainnya, secara khusus pendidikan anak-anak kami," tambah Edi.

Sementara itu, petani desa Mako bernama Irdianto bercerita, ia dan kawan-kawan sesama petani sudah mengadu ke kelompok tani mengenai masalah yang menimpa mereka.

Namun, tak ada solusi sama sekali. Ia mengakui, hidup sudah serba susah karena sawah mereka tenggelam.

"Ini fakta, saya tidak membuat-buat. Sawah sudah tidak bisa, mau kerja apa? Sudah mati langkah saya tidak ada pendapatan," kata Irdianto.

Sawah yang dimilikinya tidak bisa dijadikan jaminan ketika ia hendak meminjam uang ke koperasi. Irdianto bilang, terpaksa sertifikat rumahnya dijadikan jaminan.

Ia juga mengaku, pihaknya pernah ditawari ganti rugi atas sawah mereka yang tenggelam tetapi jumlah ganti rugi itu hanya 10 kilogram beras per are, sesuatu yang dinilai sangat tak sepadan dengan nilai sawah mereka.

"Kalau lama-lama begini saya bisa angkat kaki dari kampung halaman saya. Angkat kaki ke mana, serba susah," keluh Irdianto.

"Saya kalau bisa menghadap Bapak (Jokowi), saya menghadap, walau mungkin saya tidak mungkin menghadap Bapak, karena tidak boleh oleh aparat/petugas. Tapi saya bisa bicara dengan Bapak," tuturnya.

PLTA Poso Energy dikembangakan oleh Kalla Group.

I Gede Sukaartana Areal persawahan di desa Meko yang terendam air luapan danau Poso sehingga tidak bisa diolah petani sejak Juli 2020. Jumat (

Tanggapan Poso Energy

PLTA itu dalam keteranganya yang diterima Kompas.com pada Selasa (1/3/2022) mengakui ada petani yang terdampak proyek itu. Namun PLTA tersebut mengaku telah memberi kompenasi secara bertahap.

Dalam keterangannya, Poso Energy menyatakan memang telah mulai melakukan proses pengisian dan pengujian bendungan sejak tahun 2020. Bendungan itu berfungsi untuk mengatur kebutuhan debit air bagi pembangkit energy listrik dan mengatur debit banjir baik di hilir menuju Kota Poso maupun di bagian hulu yakni Danau Poso.

Keterangan PLTA itu menambahkan, Danau Poso dengan topografi pinggiran danau yang landai selama ini memang dimanfaatkan masyarakat empat kecamatan keliling danau untuk persawahan. Seiring berjalannya waktu, penduduk membuka lahan persawahan sampai ke pinggiran danau yang sebenarnya merupakan daerah pasang surut air danau. Daerah itu  seharusnya menjadi daerah penyangga (buffer zone) kelestarian danau.

Pengoprasian bendungan PLTA Poso itu diakui telah membawa pengaruh terhadap tinggi muka air danau di daerah pasang surut. Hal itu berdampak pada 16 desa dengan persawahan yang tergenang dan satu desa dengan lahan peternakan kerbau.

"Sejak Juli sampai dengan Desember 2021, PT Poso Energy telah merealisasikan kewajibannya memberikan kompensasi tahap 1 yakni untuk kejadian tahun 2020 terhadap sawah yang tergenang di 16 desa serta ternak kerbau dan sapi yang mati di ladang gembala di desa Tokilo. Tercatat progres telah mencapai 92 persen atau 16 desa dari total 17 desa pada 4 kecamatan yang berada di sekeliling Danau Poso yang menerima kompensasi dengan total beras yang dibagikan sebesar 460 ton beras," kata pihak PLTA itu dalam keterangan tersebut.

Pihak PLTA menambahkan bahwa pada Februari 2022, PT Poso Energy juga melakukan pembayaran  kompensasi tahap dua untuk kejadian tahun 2021 dengan progress capaian 95 persen.

"Pada kompensasi tahap dua itu, mekanismenya diberikan secara tunai yang akan ditransfer ke rekening bank masing-masing petani sehingga diharapkan akan lebih termanfaatkan secara maksimal dana kompensasinya. Total dana kompensasi yang digelontorkan senilai Rp 9 milliar," demikian keterangan PLTA tersebut.

(Catatan Redaksi: Berita ini telah mengalami pembaruan, yaitu pada bagian tanggapan PLTA Poso Energy. Pembaruan dilakukan pada 1 Maret 2022.)