Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jeritan Petani di Balik Proyek PLTA di Poso yang Diresmikan Jokowi

Kompas.com - 25/02/2022, 18:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy di Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022).

Jokowi berharap, akan lebih banyak PLTA terselesaikan sehingga dapat mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang.

Baca juga: Resmikan 2 PLTA Milik Jusuf Kalla, Jokowi: Menggeser dari Batu Bara ke Energi Hijau Bukan Pekerjaan Mudah

Namun, proyek itu disebut sarat masalah dan memakan sejumlah korban. Korbannya tak lain masyarakat sekitar Danau Poso, yang mata pencahariannya lenyap sejak dua tahun silam karena terdampak banjir dari uji coba proyek tersebut.

Proyek itu membuat muka air Danau Poso naik dan membanjiri desa-desa sekitarnya, merendam sedikitnya 266 hektar sawah hingga 100 hektar perkebunan.

Jeritan para petani

Keadaan itu membikin para petani menjerit. Dewa Nyoman Oka Wirawan, salah satu petani di sekitar Danau Poso, mengaku lahannya tak bisa digarap karena banjir.

"Drainase untuk mengalirkan sawah kami sudah hilang. Kemudian selama dua tahun (terendam) pun kami tidak beraktivitas sehingga rumput dan lumpur menutup jalan air atau drainase," kata Nyoman dalam diskusi virtual, Jumat.

Padahal, drainase itu dibangun secara swadaya oleh warga tanpa bantuan sedikit pun dari pemerintah.

Baca juga: Pujian Jusuf Kalla kepada Teknisi Sukabumi yang Bantu Proyek PLTA: Lulusan STM, Gaji Ratusan Juta

Hal senada disampaikan Edi Salawati, petani dari Desa Meko. Dia juga mengeluh karena lahan yang tak dapat digarap sama artinya dengan keluarga yang kesulitan makan.

"Kebutuhan rumah tangga itu tidak dapat lagi terpenuhi dengan dampak yang kami alami sekarang ini. Sudah kurun waktu dua tahun kami menderita," tutur dia sambil menahan air mata dalam diskusi yang sama.

"Hasil itu (lahan) bukan cuma untuk kebutuhan rumah tangga kami, tapi juga kebutuhan untuk kebutuhan lainnya, secara khusus pendidikan anak-anak kami," tambah Edi.

Sementara itu, petani desa Mako bernama Irdianto bercerita, ia dan kawan-kawan sesama petani sudah mengadu ke kelompok tani mengenai masalah yang menimpa mereka.

Namun, tak ada solusi sama sekali. Ia mengakui, hidup sudah serba susah karena sawah mereka tenggelam.

"Ini fakta, saya tidak membuat-buat. Sawah sudah tidak bisa, mau kerja apa? Sudah mati langkah saya tidak ada pendapatan," kata Irdianto.

Sawah yang dimilikinya tidak bisa dijadikan jaminan ketika ia hendak meminjam uang ke koperasi. Irdianto bilang, terpaksa sertifikat rumahnya dijadikan jaminan.

Ia juga mengaku, pihaknya pernah ditawari ganti rugi atas sawah mereka yang tenggelam tetapi jumlah ganti rugi itu hanya 10 kilogram beras per are, sesuatu yang dinilai sangat tak sepadan dengan nilai sawah mereka.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com