Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perwakilan Warga Wadas Datangi Sejumlah Lembaga Negara dari KSP sampai Propam Polri

Kompas.com - 25/02/2022, 17:47 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan warga Desa Wadas dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo mendatangi sejumlah lembaga negara sejak Rabu (23/2/2022) hingga Jumat (25/2/2022).

Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya menyebut, kedatangan mereka untuk meminta solusi atas rencana pertambangan batu andesit guna pembangunan Bendungan Bener.

“Pada hari Rabu warga mendatangi Kompolnas, lalu pada Kamis mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, LPSK, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” tutur Julian dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).

“Berlanjut pada Jumat, warga melakukan pelaporan ke Divisi Propam Polri, Irwasum dan Kapolri,” jelas dia.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Temuan Komnas HAM Terkait Wadas Tak Ubah Pernyataan Awalnya

Julian menerangkan, kedatangan warga ke berbagai lembaga negara ditemani oleh beberapa organisasi masyarakat sipil seperti LBH Yogyakarta, LBH Semarang, LBH Sikap, LBH Peradi Wates, LBH Bhijak Ikadin, Walhi Yogyakarta, YLBHI, Walhi, Solidaritas Perempuan.

Kemudian turut serta Greenpeace, Trend Asia, dan LBH Ansor.

Julian menuturkan, ada tiga sikap yang disampaikan oleh Gempa Dewa.

Pertama, meminta berbagai instansi yang telah melakukan audiensi dengan warga Wadas menindaklanjuti dan mendukung sikap warga yang menolak penambangan.

“Serta mengusut tuntas peristiwa kekerasan yang telah dialami warga,” katanya.

Kedua, menolak izin penetapan lokasi Bendungan Bener yang memasukkan Desa Wadas sebagai lokasi pertambangan batuan andesit.

“Terakhir, mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar tidak menambang di Desa Wadas dengan dalih untuk kepentingan umum atau kepentingan apapun,” imbuh Julian.

Baca juga: Soal Temuan Kekerasan di Wadas, YLBHI: Harusnya Pak Mahfud Perbaiki Pernyataannya

Diketahui LBH Yogyakarta aktif mendampingi warga Desa Wadas dalam menghadapi konflik dengan pemerintah terkait izin penambangan bahan material untuk pembangunan Bendungan Bener.

Sebelumnya, terjadi insiden penangkapan 67 warga Desa Wadas pada 8 Februari 2022 oleh pihak kepolisian.

Penangkapan itu terjadi ketika 250 aparat kepolisian menemani petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan milik warga yang sudah menyetujui adanya aktivitas pertambangan.

Adapun sejumlah warga yang menolak khawatir pertambangan di wilayahnya akan mematikan sejumlah mata air sebagai sumber penghidupan warga yang mayoritas bekerja sebagai petani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com