Imigrasi Siapkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI di Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyiapkan langkah keimigrasian untuk mempermudah akses lalu lintas warga negara Indonesia (WNI) di berbagai perbatasan internasional.

Hal itu dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis untuk mengamankan WNI setelah adanya konflik Rusia-Ukraina pada Kamis, 24 Februari 2022.

“Dalam fungsi Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, telah mempersiapkan diri menghadapi kontingensi dalam rangka evakuasi WNI dari Ukraina,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, melalui keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Minta Pemerintah Pertimbangkan Evakuasi, Ketua DPR: Jangan Ada Satupun WNI di Ukraina yang Terluka

Kemenkumham pun memberikan dukungan kemudahan pelayanan selama perjalanan secara maksimal kepada para WNI yang terpaksa keluar dari Ukraina baik itu saat transit maupun saat tiba di Tanah Air.

Sesuai tugas dan fungsinya, kata Andap, Kemenkumham memiliki tugas untuk menerbitkan dokumen perjalanan internasional.

Ia mengatakan, dalam kondisi normal, setiap orang diwajibkan memiliki paspor. Tetapi dalam situasi kontinjensi, bisa saja paspor itu hilang ataupun rusak.

“Dalam situasi kontinjensi, paspor bisa saja rusak, hilang, atau tertinggal karena kedaruratan. Dalam kondisi tersebut, Imigrasi nanti akan mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor,” kata Andap.

Andap menjelaskan bahwa SPLP hanya bisa berlaku untuk sekali jalan. Setelah kembali ke Indonesia, WNI pemegang SPLP harus mengurus kembali penggantian paspornya yang hilang atau rusak dalam keadaan kontingensi tersebut.

Adapun SPLP telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.

“Imigrasi Kemenkumham bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pengamanan blanko paspor di dalam dan luar Indonesia,” kata Andap.

“Pada perwakilan Indonesia di Luar negeri yang tidak terdapat Atase atau Konsul Imigrasi, maka kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk,” papar dia.

Menurut Andap, rencana ini merupakan wujud kepedulian pemerintah melalui Kemenkumham akan perlindungan terhadap WNI di manapun berada, dan berapa pun jumlahnya.

“Jadi jangan lihat apa dan berapa atau siapa mereka. Siapa pun dia, selama tercatat sebagai WNI, Pemerintah ini berkepentingan melindungi keselamatannya meskipun jumlahnya hanya satu orang,” tutup Andap.

Baca juga: 72 WNI di Ukraina Telah Berkumpul dan Menginap di KBRI Kiev

Andap menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 140 WNI di Ukraina. Meski dilaporkan dalam status aman, tidak menutup kemungkinan konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memburuk dan mengancam keselamatan.

Jika benar terjadi, ujar dia, maka langkah kontingensi untuk evakuasi WNI perlu disiapkan.

Seperti diketahui, beberapa negara telah memberikan peringatan agar warga negaranya meninggalkan Ukraina atau area-area konflik yang diperkirakan menjadi pusat peperangan dengan Rusia.