Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegang Presidensi G20, RI Dinilai Punya Peran Kunci Bawa Rusia dan Ukraina ke Meja Perundingan

Kompas.com - 25/02/2022, 14:15 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dinilai memiliki peran kunci dalam mendudukan Rusia dan Ukraina ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kedua negara tersebut.

Seperti yang diketahui, saat ini Ukraina tengah berada dalam kondisi darurat nasional setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus ke negara tersebut, Kamis (24/2/2022) kemarin.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Riza Noer Arfani menjelaskan, sebagai Presidensi G20, Indonesia bisa memanfaatkan forum tersebut lantaran perang Ukraina dan Rusia berisiko terhadap proses pemulihan dari pandemi.

Baca juga: Mengapa Rusia Menyerang Ukraina dan Apa yang Diincar Putin?

"Walau G20 ini forum ekonomi, keuangan, dan pembangunan, tapi melihat concern yang sangat utama pada stabilitas regional dan global, itu penting bagi Indonesia untuk mengutarakan kepemimpinan di G20 dengan menyerukan kedua belah pihak menghentikan langkah-langkah militer dan duduk di meja perundingan," kata Riza kepada Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Ia pun menjelaskan, sebenarnya tidak ada dampak langsung yang bisa dialami Indonesia akibat perang antara Rusia dan Ukraina.

Namun demikian, bila berkelanjutan akan berpengaruh terhadap perdagangan dan investasi di antara kedua negara.

Di sisi lain, saat ini kondisi dunia sedang berada dalam masa pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Konflik Rusia dan Ukraina bila berkepanjangan pun dinilai bisa menjadi titik awal perang dingin baru antara blok barat dan Amerika Serikat dengan Rusia.

"Dan Indonesia cukup tidak punya kepentingan, kita bukan negara dengan nuclear capability, sehingga seharusnya bisa memegang peran lebih dalam," jelas Riza.

Baca juga: G20 dan Isu-isu Pinggiran yang Diperjuangkan...

Di sisi lain, ia pun memaklumi pernyataan Presiden Joko Widodo melalui akun Twitter resminya yang hanya mengutarakan untuk menghentikan perang, tanpa memberi konteks peran yang dimaksud.

Pasalnya, Indonesia memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Rusia dan Ukraina.

"Saya bisa memahami kesulitan karena dua negara ini negara sahabat kita, apalagi dalam konteks Rusia, kita memiliki hubungan yang cukup unik," jelas Riza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com