Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pujian Jusuf Kalla kepada Teknisi Sukabumi yang Bantu Proyek PLTA: Lulusan STM, Gaji Ratusan Juta

Kompas.com - 25/02/2022, 13:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan kesulitan saat pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Salah satunya saat akan memasang turbin seberat 80 ton yang tidak boleh salah sedikit pun alias harus tepat dan presisi.

"Saya minta Wika enggak bisa. Sampai kita temukan tim tamatan sekolah teknik mesin (STM) (yang) pernah bekerja di luar negeri," ujar JK saat memberikan sambutan pada peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

"Kita ajak ke sini untuk masang itu dengan presisi luar biasa, ijazah STM tapi gajinya ratusan juta karena kemampuannya presisi luar biasa. Kalau di luar orang Jepang, China, tapi kalau di kita orang Sukabumi, itu potensi kita luar biasa," tuturnya.

Baca juga: JK Sebut Jokowi Presiden Paling Serius Menyapa Rakyat

JK menambahkan, para teknisi yang terlibat dalam proses pembangunan PLTA tersebut semuanya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Untuk pendanaan pun, kata dia, juga dibantu oleh perbankan dalam negeri. Meski pada awalnya pihak perbankan tidak percaya jika proyek ini akan memberikan keuntungan.

Demikian pula pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dinilai JK, juga belum percaya bahwa orang Indonesia mampu membangun PLTA di lokasi bermedan sulit.

"Sampai PLN akhirnya percaya orang Indonesia bisa membuatnya dan bank percaya menguntungkan baru meluncur dana. Jadi harus tahan banting," tegas JK.

Selain persoalan kendala teknis dan dana, JK pun menceritakan soal lambatnya proses birokrasi PLN metika proses pembangunan PLTA.

Menurut dia, diperlukan waktu lebih dari lima tahun untuk negosiasi dan mengurus perizinan.

Baca juga: Cerita Jusuf Kalla Soal Birokrasi PLN yang Sangat Lambat Saat Bangun PLTA di Sulteng

"Tadi Pak Dirut sudah paham bagaimana mempercepat proses negoisasi, ini negoisasinya 5 tahun Pak, baru negoisasi 5 tahun. Mengerjakan 7 tahun, jadi 12 tahun," ujar JK.

"Di Kerinci juga butuh negoisasi lebih dari 5 tahun. Tapi Insya Allah dengan pimpinan baru dan juga tentu keputusan Bapak, negosiasinya bisa lebih diperpendek, mungkin setahun cukup," lanjutnya.

JK yang juga merupakan pendiri dari Kalla Group menyampaikan keluhan di atas untuk Jokowi.

Adapun dalam hal ini Kalla Group merupakan pengembang dari PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy 90.

Menurut JK, sebenarnya banyak pihak yang ingin membangun PLTA. Hanya saja pihak-pihak tersebut tidak bisa maju karena persoalan birokrasi.

"Karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya. Karena ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha," tegas JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com