Kompas.com - 25/02/2022, 11:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan soal lambatnya proses birokrasi ketika proses pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menurut JK, diperlukan waktu lebih dari lima tahun untuk negosiasi dan mengurus perizinan.

"Tadi Pak Dirut sudah paham bagaimana mempercepat proses negoisasi, ini negoisasinya 5 tahun Pak, baru negoisasi 5 tahun. Mengerjakan 7 tahun, jadi 12 tahun," ujar JK saat memberikan sambutan pada peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

"Di Kerinci juga butuh negoisasi lebih dari 5 tahun. Tapi Insya Allah dengan pimpinan baru dan juga tentu keputusan Bapak, negosiasinya bisa lebih diperpendek, mungkin setahun cukup," lanjutnya.

JK yang juga merupakan pendiri dari Kalla Group menyampaikan keluhan di atas untuk Jokowi.

Baca juga: Kalla Keluhkan Perizinan PLTA yang Lama, Jokowi Tegur PLN

Adapun dalam hal ini Kalla Group merupakan pengembang dari PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy 90.

Menurut JK, sebenarnya banyak pihak yang ingin membangun PLTA. Hanya saja, pihak-pihak tersebut tidak bisa maju karena persoalan birokrasi.

"Karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya. Karena ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha," tegas JK.

Tanggapan Jokowi

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo langsung memberikan teguran secara terbuka kepada manajemen PLN.

Jokowi meminta perusahaan pelat merah tersebut memperbaiki bikrokrasi.

"Yang ingin saya tekankan, pada pagi hari ini adalah agar bikrokrasi (PLN) utamanya betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla negoisasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun," ujar Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Izin Pembangunan 4 Bendungan PLTA Kayan Hydro Energy Tertahan di BKPM

"Sekuat apapun orang mengurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun. Itu di ngurus izin, belum bekerja di lapangan," tegasnya.

Beruntung, sebut Jokowi, Jusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group yang menangani pengembangan dua PLTA tersebut tahan banting.

Sebab jika tidak, mereka pasti sudah mundur dari rencana pembangunan pembangkit listrik itu.

"Coba kalau enggak, sudah mundur dulu. Lima tahun urus (izin) enggak rampung-ranpung. Itu baru urus izinnya belum lagi nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan. Jadi bukan sesuatu yang gampang," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, dia pun mengapresiasi peranan Jusuf Kalla dalam menyelesaikan PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy.

Dia berharap ke depannya sejumlah pembangkit listrik lain yang menggunakan energi hijau juga bisa cepat selesai.

Baca juga: Menyusuri Pembangkit EBT Modern PLTA Rajamandala

Dengan demikian dapat mengurangi emisi karbon sebagaimana yang ditargetkan oleh dunia internasional.

"Kita tahu bahwa target telah kita sepakati bersama. Dengan dunia di 2025 kita harus di 23 persen di 2030, 29 persen dan nanti di 2060 itu emisi nol itu harus semuanya kita dapatkan," jelas Jokowi.

"Target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antar pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik itu harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada pelebihan pasokan dari PLN sehingga membebani PLN," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Nasional
Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Nasional
IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten 'Prank' Laporan KDRT

IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten "Prank" Laporan KDRT

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Nasional
Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Nasional
Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.