Serangan Rusia ke Ukraina Berpotensi Jadi Perang Dunia III, Ini Dampaknya ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan Rusia ke Ukraina disebut berpotensi menjadi Perang Dunia III. Meski begitu untuk saat ini, dampak Rusia vs Ukraina belum memiliki dampak langsung ke Indonesia.

"Kalau dampak mungkin saat ini tidak langsung ya. Karena harga minyak sudah semakin membumbung," kata Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, Jumat (25/2/2022).

Invansi Rusia kepada Ukraina pun dinilai akan mempengaruhi harga barang-barang impor. Selain itu, kata Hikmahanto, bursa saham pun ikut terdampak.

"Lalu pasar modal dan pasar uang terpengaruh sehingga perlu mengantisipasi ini," tuturnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (24/2/2022), di hari yang saat Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina.

IHSG disebut terkena efek negatif invasi Rusia ke Ukraina, yang dinilai bisa menjadi Perang Dunia (PD) III.

Baca juga: Presiden Zelensky Merasa Ukraina Dibiarkan Sendiri untuk Melawan Rusia

"Operasi milter yang dilancarkan oleh Rusia dan serangan balik oleh Ukraina berpotensi untuk bereskalasi menjadi PD III," ujar Hikmahanto.

Berbagai upaya dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat sebenarnya sudah dilakukan, termasuk dengan menjatuhkan sanksi ekonomi.

Meski begitu, menurut Hikmahanto, sanksi tersebut tidak akan efektif karena adanya tiga alasan.

"Pertama, sanksi ekonomi baru akan terasa di level masyarakat Rusia dan para elit dalam waktu 6 bulan bahkan satu tahun ke depan," ucap Guru Besar Universitas Indonesia itu.

"Kedua, Rusia harus dibedakan dengan Iran ataupun Korea Utara yang masih sangat bergantung pada banyak negara," sambung Hikmahanto.

Alasan ketiga adalah karena Rusia akrab dibantu oleh sekutu-sekutunya, bahkan oleh China yang melihat potensi keuntungan secara finansial.

Baca juga: Legislator Ini Minta Jokowi Beri Intervensi Soal Serangan Rusia ke Ukraina dan Buka Hotline WNI

Hikmahanto menilai, penyelesaian melalui Dewan Keamanan PBB tidak akan membuahkan hasil. Hal ini mengingat di dalam DK PBB ada Rusia yang merupakan Anggota Tetap yang memiliki hak veto.

"Apapun draf resolusi yang bertujuan untuk melumpuhkan Rusia secara militer akan diveto oleh Rusia," ucap dia.

Satu-satunya upaya terbuka untuk penyelesaian damai Rusia vs Ukraina disebut adalah melalui Majelis Umum (MU) PBB. Sebab dalam MU PBB tidak ada hak veto dan semua negara anggota memiliki satu suara yang sama.

Selain itu, semua negara yang menjadi anggota MU PBB bisa berperan.

"Dalam sejarahnya MU PBB pernah melaksanakan tugas menjaga perdamaian. Pada tahun 1950 saat pecah perang di Semenanjung Korea, MU PBB mengeluarkan resolusi yang disebut sebagai Uniting For Peace," jelas Hikmahanto.

Resolusi tersebut dapat meminta negara-negara yang bertikai untuk segera melakukan gencatan senjata.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017)

"Tentu proses di MU PBB harus diinisiasi oleh sebuah negara anggota PBB," terang dia.

Menurut Hikmahanto, Indonesia dapat mengambil peran ini. Hal itu lantaran Indonesia saat ini memegang Presidensi G-20 dan memiliki kewajiban konstitusional untuk turut dalam ketertiban dunia.

"Presiden Jokowi dapat mengutus Menlu Retno Marsudi untuk melakukan shuttle diplomacy dengan melakukan pembicaraan ke berbagai pihak, termasuk Presiden MU dan Sekjen PBB, Menlu Rusia, Menlu Ukraina, Menlu negara-negara Eropa Barat dan AS," papar Hikmahanto.

Rektor Universitas Jenderal A Yani ini pun menyatakan, Menlu Retno juga perlu melakukan pembicaraan dengan Menlu berbagai negara di Asia Afrika Eropa Timur hingga Amerika Latin.

Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi saling serang negara-negara buntut perang Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Polandia Siapkan RS untuk Bantu Rawat Warga Ukraina yang Jadi Korban Operasi Militer Rusia

"Mengingat bila saling serang yang terjadi di Ukraina dibiarkan terus akan menjadi cikal bakal PD III," tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina pada Kamis (24/2). Invasi Rusia dilakukan karena Moskwa membela separatis di timur Ukraina.

Pada 2014, pasukan elite Rusia juga merebut seluruh Semenanjung Crimea di Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 137 warga Ukraina tewas setelah negaranya diserang besar-besaran oleh pasukan Rusia di hari pertama operasi militer Moskwa.

"Hari ini kami telah kehilangan 137 pahlawan kami, warga negara kami. Militer dan sipil," kata Zelensky dalam pidato yang direkam dalam video, dikutip dari AFP, Jumat (25/2/2022).

Ia menambahkan, ada 316 orang lainnya yang terluka akibat operasi militer Rusia.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Terjadi Karena Apa?

Pasukan Rusia yang menginvasi diketahui menekan jauh ke Ukraina pada Kamis, ketika pertempuran mematikan mencapai pinggiran Kiev.

Rudal dan penembakan Rusia menghujani kota-kota Ukraina setelah Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi darat dan serangan udara skala penuh. Serangan Rusia memaksa warga sipil Ukraina untuk berlindung di sistem metro, dengan 100.000 orang mengungsi.

Zelensky telah memanggil wajib militer dan pasukan cadangan nasional untuk berperang dalam mobilisasi umum.

Presiden Ukraina mengatakan sekarang ada "tirai besi baru" antara Rusia dan seluruh dunia, seperti dalam Perang Dingin.