Kompas.com - 25/02/2022, 06:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina.

Serangan militer terhadap Ukraina pun benar-benar terjadi pada Kamis (24/2/2022).

Putin mengatakan, salah satu alasannya menyerang Ukraina adalah para pemimpin kelompok separatis di Ukraina timur meminta bantuan Rusia.

"Sehubungan dengan itu, saya membuat keputusan untuk mengadakan operasi militer khusus. Tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran pelecehan dan genosida dari rezim Kiev selama delapan tahun," kata Putin, sebagaimana dilansir TASS.

Baca juga: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl Direbut Pasukan Rusia

"Dan untuk tujuan ini, kami akan berusaha untuk mendemiliterisasi Ukraina dan mengadili mereka yang melakukan banyak kejahatan berdarah terhadap orang-orang damai, termasuk warga negara Rusia," sambung Putin.

Putin menambahkan bahwa "keadilan dan kebenaran" ada di pihak Rusia, dalam pidato khususnya di televisi.

Presiden Joko Widodo pun telah menyerukan untuk menghentikan perang lewat akun Twitternya.

Baca juga: Uni Eropa Siapkan Sanksi untuk Lemahkan Perekonomian Rusia, Aset Dibekukan hingga Akses Bank Dihentikan

Namun demikian, cuitan kepala negara itu disampaikan secara singkat dan tanpa memberi konteks mengenai kondisi peperangan mana yang dimaksud.

"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," ujar Jokowi.

Indonesia minta damai

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengungkapkan, ada empat sikap pemerintah terhadap ekskalasi konflik di wilayah tersebut.

"Pertama, prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat dan berdampak bagi perdamaian di kawasan," kata Faizasyah dalam press briefing yang diadakan secara daring, Kamis (24/2/2022).

Kedua, Pemerintah Indonesia mengingatkan agar kedua negara menaati hukum internasional dan Piagam PBB terkait integritas terhadap wilayah teritorial di suatu negara.

"Mengecam segala tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara," kata Faizasyah.

Baca juga: Sejarah Konflik Rusia Vs Ukraina

Ketiga, Pemerintah Indonesia menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian secara damai.

Keempat, KBRI Kiev telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai dengan rencana kontigensi yang disiapkan.

Dampak ke RI

Faizasyah pun mengatakan, serangan militer Rusia ke Ukraina akan berdampak terhadap Indonesia, terutama dari sektor perdagangan dengan kedua negara.

Plt Juru Bicara Kemlu Teuku FaizasyahKemlu Plt Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah

"Pengaruhnya tidak hanya dirasakan di kawasan tersebut, di Eropa, tetapi juga di kawasan lain. Kita akan terdampak dalam konteks aliran perdagangan," kata dia.

Selain itu ia juga mengatakan, perang antara Rusia dan Ukraina bakal berdampak pada aliran pergerakan manusia di Ukraina dan sekittarnya. Faizasyah pun mengatakan, Indonesia memiliki hubungan kedekatan baik dengan Ukraina dan Rusia.

Kedekatan tersebut terbentuk baik kaitannya dengan hubungan perdagangan hingga investasi.

Baca juga: Polandia Siapkan RS untuk Bantu Rawat Warga Ukraina yang Jadi Korban Operasi Militer Rusia

Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga telah menekankan agar negara-negara di dunia tak menambah persoalan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Pasalnya, perang antara Rusia dan Ukraina bakal mempersulit proses pemulihan baik dari sisi kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19.

"Karena itu dari statement Presiden dan Ibu Menlu bisa dimaknai bahwa konflik yang terjadi di sana bila terus mengalami eskalasi akan memberi dampak langsung dan tidak langsung bagi kepentingan Indonesia di kawasan Eropa dan global. Selain itu juga akan menimbulkan tekanan baru untuk pulih dari tantangan ekonomi," jelas Faizasyah.

Upaya evakuasi WNI

Untuk diketahui, saat ini terdapat 138 WNI yang berada di Ukraina. Kemenlu RI dan KBRI Kiev pun telah menyiapkan skenario untuk mengevakuasi para WNI yang saat ini berada di Ukraina tersebut.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan, pada tahap awal Kemenlu dan KBRI di Kyiv telah membangun komunikasi dengan 138 WNI melalui WhatsApp Group.

Baca juga: Krisis di Ukraina, Pemain-pemain Asal Brasil Terjebak di Kyiv dan Minta Bantuan

Selain itu, Kemenlu juga bekerja sama dengan perwakilan terdekat dengan Ukraina, seperti KBRI Warsawa, KBRI Bratislava, KBRI Bucharest, serta KBRI Moskwa.

"Kami bekerja tidak hanya dengan KBRI Kiev tetapi juga perwakilan terdekat seperti KBRI Warsawa, KBRI Bratislava, KBRI Bucharest, serta KBRI Moskwa, telah menyusun rencana kontigensi untuk memberi perlindungan warga negara kita di sana," ujar Judha.

Lewat rencana kontigensi tersebut, KBRI Kiev menyusun skenario situasi darurat mulai dari siaga 3, siaga 2, dan siaga 1.

Lewat masing-masing langkah tersebut, WNI akan diminta untuk berkumpul di KBRI Kiev sebelum akan dilakukan rencana evakuasi lebih lanjut.

"Di masing-masing status ada beberapa langkah yang sudah disiapkan baik dari kantor perwakilan atau kami di pusat," kata Judha.

Baca juga: Operasi Militer Khusus di Ukraina: Drama Rusia dan Respons Internasional

Selain itu, KBRI Kiev juga telah menyiapkan rencana untuk mengamankan WNI yang berada di wilayah Ukraina Timur.

Dari 138 WNI yang ada di Ukraina, sebanyak 11 di antaranya saat ini tinggal di Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk dan Luhansk, serta di beberapa kota lain.

Moskwa sendiri telah mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia itu.

Untuk itu, Kemenlu dan KBRI Kiev bakal menentukan titik-titik evakuasi untuk tempat berkumpul para WNI di dekat wilayah tersebut.

Hal yang sama juga berlaku bagi WNI yang berada di wilayah Odessa, yang menjadi salah satu titik serangan Rusia di Ukraina.

"Kita sudah menjalin komunikasi dengan mereka, meminta mereka untuk mendekat dan berkumpul ke Kiev. Bila tidak memungkinkan, sesuai dengan kontigensi ada titik-titik yang dedicated untuk tempat berkumpul WNI di tempat-tempat tertentu," jelas Judha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Nasional
Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Nasional
IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Nasional
MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

Nasional
TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

Nasional
7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

Nasional
Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.