Kompas.com - 24/02/2022, 18:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang digelar Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani berada di bawah 1 persen.

Survei yang digelar pada 17-30 Januari 2022 itu mencatat, elektabilitas politikus PDI Perjuangan itu hanya 0,6 persen, apabila pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan.

Bahkan, elektabilitas Puan jauh di bawah sejumlah kader PDI Perjuangan lain yang namanya turut masuk dalam survei.

Sebut saja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas 20,5 persen, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mencapai 2,9 persen dan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mencapai 2,6 persen.

Rendahnya elektabilitas Puan pun memunculkan banyak pertanyaan. Sebab, Puan memiliki segudang atribusi.

Baca juga: 4 Kader PDI-P Masuk Bursa Pilpres Litbang Kompas, Ganjar Unggul Jauh dari Puan

Selain sebagai Ketua DPR, Puan juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Ketua DPP PDI Perjuangan.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Puan memiliki beban yang lebih berat dibandingkan tokoh lain yang masuk ke dalam bursa capres, yakni persepsi publik yang melihat Puan sebagai keturunan Presiden pertama RI, Soekarno.

Diketahui, Puan adalah cucu Soekarno. Ibunya, Megawati Soekarnoputri adalah putri dari Sang Proklamator, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan serta Presiden kelima RI.

Melihat garis keturunannya, Yunarto mengibaratkan Puan sebagai keturunan 'darah biru' Soekarno. Namun, stigma tersebut justru menjadi beban bagi Puan, alih-alih mengantongi dukungan apik dalam survei.

"Artinya, beban dari para darah biru untuk kemudian bertarung itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan sosok-sosok lain yang berasal dari masyarakat biasa," kata Yunarto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Ketika Elektabilitas Puan Maharani Tergilas Rekan Separtai...

Ia menambahkan, Pemilu 2024 akan menjadi tantangan besar bagi Puan. Sebab, mayoritas pemilih adalah kelompok pemilih muda yang terdiri dari para generasi milenial. 

Stigma 'darah biru', menurut Yunarto, justru kurang menjadi daya tarik bagi para pemilih muda untuk menjadikan Puan sebagai preferensi untuk dipilih.

Ia menilai, para pemilih muda justru lebih tertarik dengan sosok yang berasal dari masyarakat biasa dan memiliki segudang pengalaman dan gebrakan ketika memimpin di instansi publik.

"Kecenderungan karakter dari pemilih muda ini kan lebih memberikan apresiasi kepada pemimpin yang berasal dari bawah. Lalu pemimpin yang memang memiliki aspek meritokratis. Katakanlah (pemimpin) menjadi bagian dari masyarakat juga," tutur dia.

"Dan itu terbukti yang menyebabkan Jokowi menang di Pilgub, Pilpres. Salah satunya karena aspek tersebut," tambah Yunarto.

Baca juga: Puan yang Dimanja Masuk Neraka Politik

Puan perlu lepaskan sematan 'darah biru'

Meski demikian, Yunarto melihat bahwa elektabilitas Puan masih bisa naik. Sepanjang, Puan bersedia melepaskan stigma tersebut

Salah satu caranya yakni membuat gebrakan atau terobosan ketika memimpin DPR saat ini.

"Harus ada sesuatu yang extraordinary, dibandingkan dengan pejabat publik yang lain," ujarnya.

Ketika kerja-kerjanya sudah mulai dilirik publik, tahapan selanjutnya yakni dengan membangun branding atau pencitraan. 

Sehingga, kata  Yunarto, orang dapat menilai Puan Maharani tidak lagi dengan sematan bahwa dirinya identik dengan Soekarno dan Megawati.

Baca juga: Elektabilitas Elite Parpol di Survei Litbang Kompas: Prabowo Teratas, Puan di Bawah Satu Persen

Menurut dia, hal itu menjadi tugas dari para tim sukses atau relawan Puan yang menghendakinya maju dalam kontestasi politik di Pilpres 2024.

"Timnya jangan sampai mengerdilkan Mbak Puan hanya sebatas menjadi darah biru. Hanya menjadi sebatas penerus dari silsilah kekeluargaan. Tidak," ucapnya.

"Dengan sepak terjang dia sudah pernah menjadi pejabat publik, harusnya tim berani membuat identitas tersendiri buat Mbak Puan yang menunjukkan perbedaan dengan kompetitor yang lain. Tapi itu belum nampak menurut saya," pungkas Yunarto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Nasional
Kala Richard Eliezer Dihantui Rasa Bersalah Ikuti Perintah Ferdy Sambo dan Pilih Ungkap Kebenaran

Kala Richard Eliezer Dihantui Rasa Bersalah Ikuti Perintah Ferdy Sambo dan Pilih Ungkap Kebenaran

Nasional
Safari Anies di Aceh Terhalang Izin Tempat, Nasdem Sesalkan Sikap Pemda

Safari Anies di Aceh Terhalang Izin Tempat, Nasdem Sesalkan Sikap Pemda

Nasional
Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg, MK: Supaya Introspeksi Diri

Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg, MK: Supaya Introspeksi Diri

Nasional
Ketika Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J...

Ketika Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J...

Nasional
Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Forensik Digital

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Forensik Digital

Nasional
Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Nasional
KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

Nasional
Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun-temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun-temurun Panglima TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.