Kompas.com - 24/02/2022, 16:21 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian ATR/BPN mulai memberlakukan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pengajuan peralihan hak tanah karena jual beli pada 1 Maret 2022 mendatang.

Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengatakan, seharusnya syarat BPJS Kesehatan untuk permohonan jual beli tanah tak memberatkan.

Pasalnya, bila seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli tanah, seharusnya juga memiliki kemampuan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Mereka yang membeli tanah itu pasti memiliki kemampuan. Jadi saya tidak berpikir mereka harus menunggak dan kemudian enggan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi menurut saya tidak ada masalah sama sekali dengan persoalan BPJS," kata Taufiqulhadi dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, secara daring, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Pelunasan Tunggakan BPJS Kesehatan Syarat Penerbitan Sertifikat Tanah, SIM, STNK, dan SKCK

Untuk diketahui, syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.

Pada Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kementerian ATR/BPN serta 29 kementerian/lembaga lain untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepada Menteri ATR/BPN, Jokowi menginstruksikan agar memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif JKN.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program JKN," tulis Inpres tersebut.

Baca juga: BPJS Kesehatan Syarat Jual Beli Tanah: Mesti Peserta Aktif, jika Belum Tetap Diproses

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehahteraan Kemenko PMK Andi Megantara pun menjelaskan, Inpres tersebut ditelurkan untuk merealisasi target cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) sebesar 98 persen dari seluruh penduduk Indonesia di tahun 2024.

Sementara saat ini, realisasi cakupan BPJS Kesehatan sendiri baru mencapai 236,27 juta atau 86 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

"Seharusnya kalau melihat peta jalannya, 2019 seharusnya 100 persen, tapi itu belum tercapai. Kemudian di RPJMN sekarang 98 persen targetnya di 2024 sampai hari ini baru 86 persen, jadi masih ada 14 persen. Untuk mencapai target 98 persen itu maka keluarkan Inpres dengan mengacu pada semua aturan yang diterbitkan di masa lalu," jelas Andi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Nasional
Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Nasional
Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Nasional
Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Nasional
Berkas Komplit, 6 Parpol Lokal Aceh Lolos ke Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

Berkas Komplit, 6 Parpol Lokal Aceh Lolos ke Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
KPK Sita SPBU-SPBN Senilai Rp 25 Miliar Milik PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati

KPK Sita SPBU-SPBN Senilai Rp 25 Miliar Milik PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

Nasional
Gerindra Sempat 'Digoda' Sebelum Koalisi dengan PKB Terbentuk

Gerindra Sempat "Digoda" Sebelum Koalisi dengan PKB Terbentuk

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka Kasus ACT ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka Kasus ACT ke Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.