Kebutuhan publik yang dimaksud adalah pelayanan di bidang transportasi dan infrastruktur lainnya.
“Dari pertemuan ini, baik dari temen-temen kementerian sudah mendengarkan dan menerima apa yang menjadi usulan dari Bupati Jombang,” lanjut Arwani.
Arwani mengatakan, dari pemaparan Bupati Jombang, dia ingin kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik.
“Terutama progres tentang bagaimana keseluruhan pengelolaan pemerintahan di masa pandemi,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Komisi V DPR RI pun berharap dari berbagai permohonan Bupati dapat mendorong pemerintah pusat untuk bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jombang.
Pertemuan tersebut turut dihadiri mitra Kerja Komisi V DPR RI, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.