Kasus Brigjen Junior Tumilaar terkait Surat untuk Kapolri Berlanjut, Siap Disidangkan

Sementara itu dalam penahanan kali ini, Brigjen Junior Tumilaar terlibat dalam persoalan sengketa lahan antara warga Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, dengan perusahaan pengembang. Sejumlah warga disebut menjadi korban gusuran.

Aksi Brigjen Junior Tumilaar mendatangi proyek PT SC di lokasi penggusuran sambil marah-marah, viral di media sosial. Ia juga sempat ikut dalam audiensi antara warga Bojong Koneng dengan Komisi III DPR terkait persoalan itu.

Danpuspomad menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan tindakan Brigjen Junior Tumilaar yang berusaha memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, menurut Letjen Chandra, apa yang dilakukan Junior sudah melampaui kewenangannya sebagai prajurit TNI.

"Seorang prajurit sesuai sumpah jabatannya dan tugas wewenang tanggung jawab yang diberikan harus bertindak berdasarkan aturan dan kewenangan yang diberikan," jelasnya.

Baca juga: Alasan Brigjen Junior Tumilaar Bela Warga Bojong Koneng Lawan Pengembang yang Berujung Penahanan

Brigjen Junior Tumilaar mengajukan permohonan agar diampuni dalam kasus Bojong Koneng, melalui surat yang ia tulis dari dalam tahanan. Ia meminta diampuni dengan alasan akan segera memasuki masa pensiun pada April mendatang.

Meski begitu, Letjen Chandra menyatakan TNI akan tetap memproses Brigjen Junior Tumilaar dalam peradilan militer sekalipun nantinya dia sudah pensiun.

Hal tersebut lantaran tindakan penyalahgunaan wewenang dilakukan saat Brigjen Junior Tumilaar masih perwira aktif TNI.

"Walau sudah pensiun tetap diproses secara hukum militer karena tindakannya dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif (dinas militer)," tegas Letjen Chandra.

Baca juga: Sosok Brigjen Junior Tumilaar, Perwira TNI AD yang Jadi Sorotan karena Bela Warga dan Kini Ditahan

Sebelumnya, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan penahanan terhadap Brigjen Junior Tumilaar dilakukan karena bertindak di luar izinnya. Sikap perwira tinggi lulusan Akmil 1988 tersebut juga sudah menyalahi kewenangan sebagai seorang prajurit.

"Dia tanpa perintah dan mengatasnamakan Staf Khusus KSAD untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya dia sebagai satuan kewilayahan seharusnya Babinsa sampai dengan Kodim yang melakukan kegiatan tersebut dan tentunya koordinasi dengan pemda dan aparat keamanan setempat," kata Dudung, dikutip dari Tribunnews.

"Dia melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya. Staf Khusus KSAD, apabila keluar, harus seizin KSAD, tapi dia bertindak mengatasnamakan membela rakyat, padahal bukan kewenangan yang bersangkutan," tambahnya.