Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/02/2022, 16:49 WIB
Mutia Fauzia,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda di sela-sela pertemuan Forum Menteri untuk Kerja Sama Indo Pasifik di Prancis pada Rabu (22/2/2022).

Pada pertemuan bilateral tersebut, salah satu pembahasan terkait dengan hasil riset institusi Belanda yang mengungkapkan kekejaman dan kekerasan ekstrem oleh Belanda pada masa kolonial di Indonesia.

"Dengan Menlu Belanda secara khusus membahas tindak lanjut hasil tinjauan sejarah institusi Belanda yang menyimpulkan tindak kekerasan ekstrem, sistematis, dan meluas antara tahun 1945 dan 1949," kata Retno dalam keterangan videonya, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Deretan Permintaan Maaf Belanda Kepada Indonesia

Penelitian yang dimaksud Retno yakni terkait dengan proyek jangka panjang yang berlangsung selama empat tahun oleh peneliti Belanda dan Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan adanya tindak kekerasan ekstrem yang dilakukan kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia.

Tindak kekerasan tersebut berupa penyiksaan dan penahanan dengan kondisi yang tidak manusiawi.

Bahkan, tentara kolonial juga membakar rumah di desa-desa serta melakukan penangkapan massal secara sewenang-wenang.

Baca juga: Belanda Akui Kekerasan Masa Agresi, Pakar: Korban Bisa Dapat Ganti Rugi

Tindak pemerkosaan juga dilakukan kepada perempuan rakyat Indonesia. Penelitian menyebut, pihak Belanda mulai dari politikus, pejabat, pegawai negeri, hakim, dan profesi sejajarnya, semua mengetahui tentang kekerasan ekstrem dan sistematis itu.

"(Kekerasan) Itu dimaafkan di setiap tingkat: politik, militer dan hukum. Alasan untuk ini adalah bahwa Belanda ingin mengalahkan Republik Indonesia - yang telah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 - dengan biaya berapa pun, dan siap untuk menundukkan hampir segalanya untuk tujuan itu,” ungkap peneliti Belanda dan Indonesia, dikutip dari The Guardian, Kamis (17/2/2022).

Atas hasil studi tersebut, Perdana Menteri Belanda Mark Rute pun mengungkapkan permintaan maafnya terhadap Indonesia.

Rute mengatakan, tindak kekerasan yang dilakukan kolonial Belanda saat itu merupakan kesalahan sistem yang terjadi. Ia menyebutkan sistem tersebut sebagai rasa superioritas kolonial yang salah tempat.

Adapun Retno mengatakan, Menlu Belanda pun kembali menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintahannya pada pertemuan bilateral tersebut.

"Dalam kesempatan tersebut Menlu Belanda kembali menyampaikan permintaan maaf atas pemerintahannya," kata Retno.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com