Kompas.com - 23/02/2022, 16:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mengatakan, permohonan jual-beli tanah akan tetap diterima dan diproses meski pemohon belum dapat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.

Suyus mengatakan, bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam bentuk fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa dilampirkan pemohon setelah Kantor Pertanahan menyelesaikan proses pelayanan jual beli.

"Apabila belum melampirkan (bukti kepesertaan BPJS Kesehatan) tidak akan kami setop, kami tetap akan terima, kemudian akan kami proses. Kemudian nanti pada saat pengambilan produk disampaikan kartu keanggotaan BPJS," kata Suyus dalam Dialog Pelayanan Publik yang diadakan oleh Ombudsman secara virtual, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: BPN Klaim Syarat Kepesertaan BPJS Kesehatan Tak Bebani Proses Jual Beli Tanah

Aturan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat permohonan jual-beli tanah mulai berlaku pada 1 Maret 2022.

Suyus pun mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan pihak BPJS Kesehatan bila terjadi kendala oleh pemohon jual-beli tanah terkait dengan syarat tambahan tersebut. Salah satu contohnya yakni bila ternyata pemohon adalah peserta BPJS Kesehatan yang nonaktif lantaran menunggak pembayaran iuran.

"Ada beberapa prosedur di BPJS yang akan diperbaiki, misalkan kalau keaggotaan kemarin nunggak, kemudian menjadi aktif itu saat ini masih perlu waktu 14 hari (untuk aktif kembali). Tapi akan diperbaiki sehingga akan lebih cepat," kata Suyus.

Selain itu, dari sisi BPN juga akan melakukan perbaikan sistem untuk melakukan integrasi data dengan BPJS Kesehatan. Sehingga, persyaratan keanggotaann BPJS Kesehatan yang saat ini dibuktikan dengan fotocopy KIS, bisa beralih ke digital.

"Nanti kami akan bisa mengakses data BPJS Kesehatan, lewat data BPJS akan keluar apakah nunggak, aktif, jadi harus terhubung dengan BPJS Kesehatan. Dalam waktu dekat akan koordinasi dan akan dimasukkan ke sistem kita," kata Suyus.

Keanggotaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pendaftaran jual-beli tanah merupakan instriksi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 1/2022.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," bunyi Inpres nomor 18 tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Nasional
Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Nasional
Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Nasional
Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Nasional
Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Nasional
Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Nasional
RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

Nasional
Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Nasional
RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

Nasional
RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE, Wamenkumham: Agar Tak Terjadi Disparitas

RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE, Wamenkumham: Agar Tak Terjadi Disparitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.