Bocoran Jokowi soal IKN, Nama Kepala Otorita hingga Nilai APBN yang Dipakai

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan bocoran soal sosok Kepala Badan Otorita yang akan memimpin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bocoran itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan awak media usai meresmikan Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Menurut presiden, Kepala Badan Otorita Nusantara yang terpilih akan dilantik secepatnya.

Pelantikan bisa saja dilakukan pada minggu-minggu yang akan datang.

"Secepatnya, secepatnya," ujar Jokowi.

"Ya mungkin ini minggu-minggu depan sudah kita lantik," lanjutnya.

Baca juga: Pemerintah Ajak Swasta Bangun Rusun Tahap I IKN dengan Skema KPBU

Jokowi pun menegaskan, sosok Kepala Badan Otorita IKN nantinya bukan berasal dari kalangan partai politik.

"Nonpartai," tambah kepala negara.

Dipilih oleh Jokowi

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah meneken Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 15 Februari 2022. Sehingga aturan tersebut kini resmi bernama UU Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam beleid itu dijelaskan bahwa pemerintahan pada Ibu Kota Nusantara dinamakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kemudian secara institusional, pemerintahan ini berbentuk Badan Otorita Ibu Kota Nusantara yang akan dipimpin Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita.

Adapun penunjukan dan pemberhentian keduanya dilakukan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Baca juga: Bandara VVIP di IKN Akan Punya Runway 3.000 Meter

Presiden wajib melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita selambat-lambatnya dua bulan setelah UU IKN disahkan.

Sebelumnya, saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara pada 19 Januari lalu Presiden Jokowi menyebutkan sejumlah kriteria soal sosok yang berpeluang menjadi Kepala Badan Otorita IKN.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, kriteria yang disebutkan Jokowi yakni yang punya latar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.

Lalu, saat ditanya lebih lanjut apakah sosok yang berlatar belakang tersebut juga bersuku Sunda, Jokowi menyebut itu adalah harapannya.

Adapun tiga ciri itu saat ini ada dalam pada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Baca juga: Masuk Bursa Calon Kepala Otorita IKN dari Non-partai, Ini Kata Bambang Brodjonegoro

DOK DPR Peta Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sesuai Lampiran I RUU IKN yang telah disahkan bersama oleh pemerintah dan DPR pada 18 Januari 2022.

Selain sudah berpengalaman memimpin daerah, pria yang akrab disapa Emil itu juga dikenal sebagai ahli bangunan dan tata kota.

Beberapa contoh bangunan yang pernah didesainnya antara lain Museum Tsunami di Banda Aceh, Marina Bay Waterfront Masterplan di Singapura.

Selain Emil, ada empat nama lain yang juga disebut-sebut akan menjadi calon Kepala Badan Otorita IKN.

Keempatnya yakni Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Dirut PT Wijaya Karya, Tumiyana.

Sementara itu, menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, hingga saat ini belum diketahui siapa saja sosok yang hampir pasti menjadi Kepala Badan Otorita IKN.

Baca juga: Jokowi: UU IKN Secara Hukum Politik Sudah Selesai

Wandy menduga, Presiden Jokowi akan membuat kejutan dengan mengumumkan nama Kepala Badan Otorita pilihannya secara last minute atau di saat-saat akhir jelang pelantikan.

"Presiden sepertinya mau bikin kejutan," tutur Wandy ketika dikonfirmasi pada Selasa.

Wandy menjelaskan, setelah UU IKN diteken akan ada sejumlah aturan turunan yang segera terbit.

Salah satunya peraturan presiden (perpres) soal Badan Otorita IKN yang menjadi dasar bagi Kepala Badan Otorita dalam bekerja.

"Dia (Kepala Badan Otorita) baru bisa bekerja efektif jika perpres-nya diteken. Tetapi pengumuman (nama Kepala Badan Otorita) bisa berbarengan dengan (terbitnya) perpres. Hanya saja tidak ada keharusan itu," jelas Wandy.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Ada Anggapan Kita ke IKN untuk Merusak Hutan

Dia menambahkan, nantinya pengumuman Wakil Kepala Badan Otorita IKN pun tidak harus satu paket dengan Kepala Badan Otorita IKN.

Konsep 10 minute city di IKN

Sementara itu, saat memberikan sambutan di peresmian Kantor DPP Nasdem, Presiden Jokowi menjelaskan mengenai konsep smart forest city dan 10 minute city dalam pembangunan IKN Nusantara.

Jokowi menegaskan, pembangunan IKN Nusantara akan memprioritaskan para pejalan kaki, pengguna sepeda dan alat transportasi umum.

"Jadi 10 minute city dari satu titik ke titik lain 10 menit saja. Dan kita akan memberikan prioritas kepada, yang pertama adalah pejalan kaki.Yang kedua yang naik sepeda. Yang ketiga (pengguna) transportasi umum," ujar Jokowi.

"Yang senang jalan kaki itu silahkan pindah ke ibu kota baru. Yang seneng bersepeda, yang ingin sehat itu juga pindahlah ke IKN. Yang senang naik mobil, apalagi yang memakai BBM fosil jangan pindah ke IKN," tegasnya.

Baca juga: Akan Ada Bandara VVIP di IKN, Jaraknya 20 Kilometer dari Istana Presiden

Jokowi melanjutkan, konsep besar dari IKN Nusantara yakni Smart Forest City.

Sehingga nanti di kawasan tersebut akan banyak terdapat kawasan hijau dan hutan.

"Semuanya dibangun dengan teknologi modern, baik transportasi, pengairan, infrastruktur listrik, infrastruktur komunikasi hingga pelayanan publik," ungkap Jokowi.

Presiden menjelaskan, yang akan direalisasikan dalam pembangunan IKN Nusantara adalah 70 persen areanya harus menjadi area hijau.

Kemudian 80 persen kendaraan yang ada di sana atau yang mendukung perputaran mobilitas dari satu tempat ke tempat lain didukung oleh transportasi publik.

Instagram/@smindrawati Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berada di Titik Nol IKN Nusantara pada 6 Januari 2022 lalu.

"Jadi bukan mobil pribadi. Kemudian 80 persen lebih (dari penggunaan energi) nanti akan menggunakan energi hijau. Yakni dari hidropower yang kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara," tambahnya.

Janji tak rusak hutan

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi pun menegaskan, jangan sampai ada anggapan pembangunan IKN Nusantara merusak hutan yang ada di kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Nantinya di area IKN akan ada tempat rehabilitasi hutan dan persemaian bibit pohon (nursery) dalam skala besar.

"Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabillitasi atau kita perbaiki. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana (kawasan IKN) untuk merusak hutan," tegas kepala negara.

Baca juga: Ketahui, Total Luas Wilayah IKN Nusantara

Jokowi menjelaskan, lahan yang dipakai untuk pembangunan IKN seluas 256.000 hektare.

Kemudian, yang akan digunakan untuk bangunan seluas sekitar 50.000 hektare.

"Sisanya yang 200.000 (hektare) adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki," ungkap Jokowi.

Presiden pun mengungkapkan, kawasan yang dijadikan lokasi pembangunan IKN kondisinya berbukit-bukit. Sehingga desain Kota Nusantara nantinya akan menyesuaikan dari bukit-bukit itu.

"Dari permukaan tanah yang ada. Kemudian area tepian air juga akan dibuat senatural mungkin," katanya.

Lebih lanjut kepala negara menjelaskan, saat ini yang dibangun pertama kali di kawasan IKN adalah nursery atau tempat persemaian dan pembibitan pohon.

Baca juga: Mengenal 5 Prinsip dalam Konsep Desain IKN Nusantara

Rencananya, nursery yang dibangun akan mampu menghasilkan 20 juta bibit pohon per tahun.

"Nanti yang akan menjelaskan lebih detil Bu Siti Nurbaya (Menteri LHK) yang saat ini juga sudah bisikin ke saya, "Pak nursery-nya hampir selesai". Artinya apa ? yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," tambah Jokowi.

APBN untuk bangun kawasan inti

Presiden Jokowi juga kembali menjelaskan mengenai anggaran pembangunan IKN.

Menurutnya seluruh anggaran untuk membangun kawasan inti IKN Nusantara akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dengan gedung-gedung kementerian.

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Air Baku IKN Nusantara, Impounding Bendungan Sepaku Semoi Dipercepat

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya (pembangunan IKN) dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN," ujar Jokowi.

Dia memperkirakan, jumlah biaya untuk kawasan inti itu akan setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN.

Sehingga 80 persen dari sisa keperluan anggaran akan diambilkan dari berbagai sumber. Termasuk di dalamnya dari investasi secara langsung oleh investor.

Adapun anggaran pembangunan IKN berdasarkan hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencapai Rp 466,9 triliun. Dana dari APBN sendiri hanya 20 persen atau Rp 90 triliun.