Kompas.com - 23/02/2022, 05:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Brigjen Junior Tumilaar ditahan setelah video aksinya marah-marah di proyek pembangunan properti di Kabupaten Bogor viral di media sosial. TNI AD menegaskan, proses penahanan dilakukan sebagai bagian dalam proses penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna menyatakan, Brigjen Junior Tumilaar saat ini menjalani penahanan sementara.

"Karena berdasarkan hasil penyidikan dari Puspomad (Pusat Polisi Militer TNI AD) diperoleh fakta-fakta hukum bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan ketidaktaatan yang disengaja," ujar Brigjen Tatang Subarno, seperti dikutip Kompas.com dari tniad.mil.id, Rabu (23/02/2022).

Brigjen Junior Tumilaar disebut telah melakukan serangkaian perbuatan di luar dari tugas pokok dan kewenangannya sebagai prajurit TNI serta bertindak sendiri tanpa adanya perintah dari pimpinan.

Baca juga: Sebelum Ditahan, Brigjen Junior Tumilaar Bela Warga Bojong Koneng dalam Kasus Sengketa Lahan

"Yaitu mengurusi sengketa lahan antara masyarakat dengan suatu perusahaan yang terjadi di Kota Manado, Kabupaten Minahasa, dan Bojong Koneng, Jawa Barat," jelas Kadispenad.

Perwira tinggi yang kini menjabat sebagai Staf Khusus KSAD itu dianggap telah melanggar Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Sementara itu, menurut Komandan Puspomad Letjen TNI Chandra W Sukotjo, penahanan terhadap Brigjen Junior Tumilaar terkait dengan aksinya mengurusi sengketa lahan di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor.

"Ini karena rangkaian kegiatan yang dilakukan Brigjen JT di Bogor dan Jakarta," ungkap Letjen Chandra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/2/2022) malam.

Baca juga: Sosok Brigjen Junior Tumilaar, Perwira TNI AD yang Jadi Sorotan karena Bela Warga dan Kini Ditahan

Pada akhir Januari lalu, Brigjen Junior Tumilaar mendatangi proyek pembangunan PT SC sambil marah-marah karena pihak pengembang melakukan penggusuran di lahan milik warga Bojong Koneng.

Dalam penjelasannya, Brigjen Junior Tumilaar menyatakan membela warga Bojong Koneng yang menjadi korban penggusuran akibat proyek pembangunan PT SC.

Brigjen Junior Tumilaar juga diketahui datang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR RI sebagai penasihat warga Bojong Koneng yang menjadi korban penggusuran.

Danpuspomad menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan tindakan Brigjen Junior Tumilaar yang berusaha membela kepentingan rakyat. Namun, menurut Letjen Chandra, apa yang dilakukan Junior sudah melampaui kewenangannya sebagai prajurit TNI.

Danpuspomad Letjen TNI Chandra W SukotjoLetjen TNI Chandra W Sukotjo Danpuspomad Letjen TNI Chandra W Sukotjo
"Seorang prajurit sesuai sumpah jabatannya dan tugas wewenang tanggung jawab yang diberikan harus bertindak berdasarkan aturan dan kewenangan yang diberikan," jelasnya.

Letjen Chandra mengingatkan, prajurit TNI tidak memiliki kewenangan untuk mengurusi persoalan hukum di tingkat sipil.

"Kita di negara ini taat hukum, taat aturan. Sudah ada yang membidangi tugas masing-masing," sebut Letjen Chandra.

"Bahwa kita punya keperdulian kepada rakyat itu harus, TNI tahu ini ada masalah tapi floor-kan sesuai masalahnya di mana," sambungnya.

Atas alasan tersebutlah maka Puspomad menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Brigjen Junior Tumilaar.

Baca juga: Brigjen Junior Tumilaar Ditahan di RTM Depok, KSAD: Dia Melakukan Kegiatan di Luar Tugas Pokoknya

Apalagi mantan Irdam XIII/Merdeka tersebut tidak mendapat perintah dari pimpinan dalam melakukan tindakannya.

"Tentara harus diatur seperti itu karena kita adalah manusia-manusia yang memang dilatih untuk bertempur, untuk melakukan tugas pertahanan dan keamanan negara," tegas Chandra.

Sikap Brigjen Junior Tumilaar yang "ikut campur" dalam persoalan sengketa tanah warga dengan perusahaan dianggap telah menyalahi aturan TNI.

"Ini adalah soal prinsip aturan sebagai seseorang tentara. Kalau dia mau membantu, membantulah sesuai proporsinya," ucap Danpuspomad.

Baca juga: Duduk Perkara Brigjen Junior Tumilaar Dicopot dari Jabatannya Usai Surati Kapolri demi Bela Anak Buah

Penahanan terhadap Brigjen Junior Tumilaar dilakukan Puspomad sejak 31 Januari sampai dengan 15 Februari dalam rangka proses penyidikan perkara. Saat itu Junior ditahan di Pomdam Jaya.

Saat ini Puspomad telah melimpahkan berkas perkara penyidikan dugaan penyalahgunaan wewenang Brigjen Junior Tumilaar ke Oditur Militer Tinggi (Otmilti) II Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Oleh Otmilti II Jakarta, Brigjen Junior Tumilaar dititipkan di Rumah Tahanan Militer (RTM) milik Puspomad di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, sambil menunggu perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk disidangkan.

Masih ada persoalan hukum lain

Sebelum peristiwa di Bojong Koneng, Brigjen Junior Tumilaar juga sempat terlibat dalam kasus hukum militer lainnya yang serupa.

Brigjen Junior Tumilaar pada September 2021 menuliskan surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berisi pembelaannya terhadap seorang Bintara pembina desa (Babinsa) yang disebut membantu warga dalam kasus sengketa lahan.

Menurut Junior, Babinsa itu dimintai bantuan oleh warga Manado bernama Ari Tahiru yang disebut menjadi korban perampasan lahan oleh PT CI.

Baca juga: Brigjen Junior Tumilaar: untuk Apa Menyesal Kalau untuk Hal yang Benar, Bermanfaatlah Bagi Orang Lain, Negara dan Rakyat

Ari Tahiru ditangkap dan ditahan karena dilaporkan dalam kasus sengketa lahan itu.

Dari suratnya, Brigjen Junior Tumilaar tidak terima karena Babinsa yang membantu Ari Tahiru dipanggil Polresta Manado, bahkan hingga didatangi pasukan Brimob.

Brigjen Junior Tumilaar pun mengaku membuat surat terbuka lantaran telah mendatangi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan juga telah dikomunikasikan jalur Forkompimda, tapi tidak diindahkan.

Baca juga: Brigjen Junior Tumilaar, Dulu Dicopot karena Bela Anak Buah, Kini Ditahan karena Bertindak Tak Seizin KSAD

Buntut perkara ini, Brigjen Junior Tumilaar dicopot dari jabatannya sebagai Irdam Merdeka. Kasus pidana militernya pun masih berjalan sampai saat ini, dengan tuduhan yang sama yaitu penyalahgunaan wewenang.

"Yang di Sulut berkas perkaranya sudah di Odmilti Makassar karena locus kejadiannya di Manado. Saat ini menunggu proses untuk pengajuan persidangan di Pengadilan Militer Tinggi," terang Danpuspomad Letjen Chandra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.