Sebelum Ditahan, Brigjen Junior Tumilaar Bela Warga Bojong Koneng dalam Kasus Sengketa Lahan

Kompas.com - 22/02/2022, 21:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Brigjen Junior Tumilaar yang viral dalam aksinya membela warga kini ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sebelum ditahan, Staf Khusus KSAD itu sempat menuai sorotan lantaran membela warga dari aksi penggusuran pengembang properti (developer).

Penahanan Brigjen Junior Tumilaar dibenarkan oleh KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Dalam pernyataannya, Jenderal Dudung menyebut Brigjen Junior Tumilaar ditahan karena kasus sebelumnya yakni saat ia mengirimkan surat terbuka untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada September 2021.

Surat tersebut dikirimkan Brigjen Junior Tumilaar saat ia menjabat sebagai Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka.

Dalam surat yang sempat viral itu, Brigjen Junior Tumilaar membela Babinsa yang membantu seorang warga Manado terkait kasus sengketa tanah dengan PT Ciputra Internasional.

Baca juga: Sosok Brigjen Junior Tumilaar, Perwira TNI AD yang Jadi Sorotan karena Bela Warga dan Kini Ditahan

Warga bernama Ari Tahiru disebut ditangkap dan ditahan dalam masalah ini. Sang Babinsa yang membantu Ari Tahiru pun disebut kemudian dipanggil oleh Polresta Manado sehingga membuat Brigjen Junior Tumilaar tidak terima lalu menulis surat terbuka untuk Kapolri.

Surat terbuka dibuat karena Brigjen Junior Tumilaar telah mendatangi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan juga telah dikomunikasikan jalur Forkompimda, tapi tidak diindahkan.

Akibat perihal ini, Brigjen Junior Tumilaar dicopot dari jabatannya sebagai Irdam Merdeka. Ia kemudian ditahan.

Menurut KSAD, Brigjen Junior Tumilaar ditahan karena bertindak "di luar tugas pokok" dan tidak atas seizin dirinya sebagai pimpinan TNI AD.

"Dia tanpa perintah dan mengatasnamakan Staf Khusus KSAD untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya dia sebagai satuan kewilayahan seharusnya Babinsa sampai dengan Kodim yang melakukan kegiatan tersebut dan tentunya koordinasi dengan pemda dan aparat keamanan setempat," kata Dudung, dikutip dari Tribunnews pada Selasa (22/2/2022).

"Dia melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya. Staf Khusus KSAD, apabila keluar, harus seizin KSAD, tapi dia bertindak mengatasnamakan membela rakyat, padahal bukan kewenangan yang bersangkutan," tambahnya.

Baca juga: Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Sebelum ditahan, Brigjen Junior Tumilaar sempat beraksi lagi. Videonya saat mendatangi lokasi garapan proyek di Kabupaten Bogor viral dan membuatnya kembali menjadi sorotan.

Peristiwa tersebut terjadi pada akhir Januari 2022. Dalam video itu, Brigjen Junior Tumilaar membela warga Bojong Koneng, Bogor, yang terkena gusur akibat proyek PT SC.

Dilansir dari KOMPAS.TV, Jumat (22/02/2022), video Brigjen Junior Tumilaar yang viral menunjukkan saat Tumilaar sedang marah-marah kepada pihak PT SC karena terus melakukan penggusuran atas lahan garapan hingga rumah warga, padahal masih bersengketa.

Mengenakan seragam dinas TNI AD, Brigjen Junior Tumilaar tampak berteriak-teriak. Sejumlah orang terlihat mencoba menenangkan Brigjen Junior yang "ngamuk" di lokasi penggusuran.

Brigjen Junior Tumilaar juga sempat menyebut nama seorang perwira tinggi dalam videonya yang viral.

“Mana Brigjen Rio, pengkhianat kau, saya relakan nyawa saya untuk kalian (rakyat),” teriak Brigjen Junior Tumilaar dalam video yang viral seperti diberitakan KOMPAS.TV tanggal 29 Januari 2022.

Usai marah-marah, Brigjen Junior Tumilaar kemudian memberikan penjelasan kepada awak media.

Brigjen Junior Tumilaar menjelaskan sebelumnya sempat hadir di Komisi III DPR RI selaku penasihat para korban gusuran dan mengadukan nasib warga Bojong Koneng dalam kasus tersebut.

“Saya datang ke sini untuk mensosialisasikan respons dari DPR komisi III hukum. Bahwa rakyat di Bojong Koneng, Desa Cijayanti sedang menderita. Karena lahannya digusur-gusur sama PT SC. Punya hati nurani nggak?” jelas Brigjen TNI Junior Tumilaar.

Menurut dia, ada kesepakatan pihak-pihak terkait agar penggarapan di proyek PT SC dihentikan sementara sampai ada pengukuran ulang lahan warga.

“Sekarang betapa bapak camat, bapak kades dari organisasi kemasyarakatan hadir di sini, sesuai nilai Pancasila nggak? saya senang bisa mensosialisasikan apa yang sudah dibahas. Komite 1 DPD RI akan turun, Komisi III DPR RI, ATR BPN akan ukur ulang," terang dia.

Baca juga: Isi Surat Brigjen Junior untuk Kapolri yang Membuat Dirinya Dicopot

Selaku penasihat korban dari penggusuran PT SC, Brigjen Junior Tumilaar menilai ada pelanggaran HAM.

“Ya sudah jelas pelanggaran HAM, tanah garapan, tanah tumbuhnya itu sudah hilang, rumah tinggal dirusak, hidup di mana, mencari nafkahnya sudah tidak ada, rumah tinggal, sarana apa semua, banjir longsor kena dari pembangunan itu," ujar Brigjen Junior Tumilaar.

"Merusak lingkungan hidup. Pertanggungjawabannya di mana? Pemerintah bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Kok sekarang yang memerintah ini PT SC atau desa, camat, atau Pemerintah Kabupaten?. Artinya ini pelanggaran HAM, pelanggaran lingkungan hidup, itu tidak menghormati ketatanegaraan," sambung dia.

Tak lama setelah videonya saat membela korban penggusuran di Bojong Koneng ramai, Brigjen Junior Tumilaar lalu diketahui ditahan oleh POM.

Penahanan terhadap jenderal bintang satu ini diketahui dari sebuah foto surat yang beredar di media sosial.

Surat yang dimaksud berisi permohonan Brigjen Junior Tumilaar untuk dievakuasi ke RSPAD dari RTM Cimanggis karena menderita sakit asam lambung atau GERD.

Baca juga: Brigjen Junior Tumilaar Ditahan di RTM Depok, KSAD: Dia Melakukan Kegiatan di Luar Tugas Pokoknya

Dari surat diketahui Brigjen Junior Tumilaar ditahan sejak 31 Januari hingga 15 Februari 2022 di Pomdam Jaya. Kemudian penahanan dilanjutkan di RTM, Depok, sejak 16 Februari 2022 hingga saat ini.

Meski Jenderal Dudung mengatakan penahanan Brigjen Junior Tumilaar terkait kasus pembelaannya kepada Babinsa dan warga Manado, namun dalam surat terbarunya, Brigjen Junior Tumilaar memohon agar diampuni karena membela rakyat warga Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban penggusuran lahan dan bangunan PT SC.

"Saya juga mohon pengampunan karena tanggal 3 April 2022 saya berumur 58 tahun, jadi memasuki usia pensiun," tulis surat tersebut.

Surat permohonan yang viral ini ditujukan kepada KSAD, Ka Otmilti II, Danpuspom AD, dan Ditkum AD.

Tak hanya itu, surat juga ditembuskan di antaranya kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Polhukam, Panglima TNI, Kababinkum TNI, dan Orjen TNI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Brigadir J, Eks Karo Provos: Kalau Tahu Itu Rekayasa, Ferdy Sambo Saya Tangkap!

Soal Kasus Brigadir J, Eks Karo Provos: Kalau Tahu Itu Rekayasa, Ferdy Sambo Saya Tangkap!

Nasional
Tak Ditemui Pimpinan DPR Soal Demo Tolak RKUHP, Koalisi Masyarakat Sipil: Mereka Tidak Menghormati HAM

Tak Ditemui Pimpinan DPR Soal Demo Tolak RKUHP, Koalisi Masyarakat Sipil: Mereka Tidak Menghormati HAM

Nasional
Polemik SDN Pondok Cina 1, Menko PMK Minta Sekolahnya Diganti Lebih Bagus

Polemik SDN Pondok Cina 1, Menko PMK Minta Sekolahnya Diganti Lebih Bagus

Nasional
Pengacara Bharada E Sindir Sambo Soal Wanita Menangis: Tidak Usah Panik

Pengacara Bharada E Sindir Sambo Soal Wanita Menangis: Tidak Usah Panik

Nasional
Soal Isu Maju Jadi Ketua PSSI, Erick Thohir: Nanti Kita Lihat Saja

Soal Isu Maju Jadi Ketua PSSI, Erick Thohir: Nanti Kita Lihat Saja

Nasional
Jokowi Sebut Pemerintah Segera Umumkan Pelarangan Ekspor Bauksit

Jokowi Sebut Pemerintah Segera Umumkan Pelarangan Ekspor Bauksit

Nasional
Kesal Diperintah Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Walaupun Kombes Butut, Saya Senior!

Kesal Diperintah Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Walaupun Kombes Butut, Saya Senior!

Nasional
Terseret Kasus Sambo, Eks Karo Provos: Yang Paling Berat Beban Anak, Istri, dan Keluarga

Terseret Kasus Sambo, Eks Karo Provos: Yang Paling Berat Beban Anak, Istri, dan Keluarga

Nasional
Elektabilitas Demokrat Meningkat, Ini Kata Syarief Hasan soal Transformasi Partai

Elektabilitas Demokrat Meningkat, Ini Kata Syarief Hasan soal Transformasi Partai

Nasional
Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Nasional
PDI-P Nilai Utut Tak Terlibat Gratifikasi, Justru Hendak Bantu Anak Staf Masuk Unila

PDI-P Nilai Utut Tak Terlibat Gratifikasi, Justru Hendak Bantu Anak Staf Masuk Unila

Nasional
Menyelisik Efektivitas Otonomi Daerah, Mardani Ali Sera Usul Jumlah Provinsi Ditambah

Menyelisik Efektivitas Otonomi Daerah, Mardani Ali Sera Usul Jumlah Provinsi Ditambah

Nasional
Deretan Polisi Terjerat Kasus Hukum Namun Tak Kunjung Disidang Etik, dari Irjen Napoleon hingga Irjen Teddy Minahasa

Deretan Polisi Terjerat Kasus Hukum Namun Tak Kunjung Disidang Etik, dari Irjen Napoleon hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Nasional
Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.