Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: UU IKN Secara Hukum Politik Sudah Selesai

Kompas.com - 22/02/2022, 19:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, proses hukum politik terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sudah selesai, setelah aturan itu disetujui oleh DPR.

Sehingga menurutnya keberadaan UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 tidak perlu dipertentangkan lagi.

"Sebuah gagasan besar pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa UU-nya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada," ujar Jokowi saat meresmikan Kantor DPP Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

"Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu mestinya tidak dipertentangkan lagi. Mestinya," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Teken UU IKN, Berapa Luas Cakupan Wilayah Ibu Kota Nusantara?

Jokowi lantas menjelaskan urgensi mengapa ibu kota negara harus dipindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

Kemudian jika dilihat dari populasinya sebanyak 56 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.

Jumlah itu, lanjut Jokowi setara dengan 156 juta penduduk.

"Sebanyak 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17.000. Lalu PDB kita 58 persen ada di Jawa juga. Lebih spesifik lagi adalah jakarta sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini, magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta," jelas Jokowi.

"Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Resmi Teken UU IKN, Proyek Pembangunan Kota Nusantara Tunggu Aturan Turunan

Oleh karenanya, sejak lama pemerintah Indonesia sudah memiliki ide untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta.

Pada masa presiden pertama RI, Soekarno, ada gagasan memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Akan tetapi, rencana itu tak bisa terlaksana karena ada pergolakan politik.

"Sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan. Pak Harto (presiden kedua RI Soeharto) juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota. Tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat," ungkap Jokowi.

Sama halnya dengan rencana Soekarno, gagasan Soeharto pun urung terealisasi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Nasional
Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Nasional
KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

Nasional
Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com