Kompas.com - 22/02/2022, 16:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bisa selesai pada pertengahan Maret 2022 setelah DPR melakukan masa reses.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dalam pertemuan dengan media di Kemenkumham, Selasa (22/2/2022).

"Jadi memang tidak ada niat dari DPR maupun pemerintah untuk menunda pembahasan, kita berharap tanggal 2 Maret itu sebelum Nyepi kita sudah selesai, tunggu persetujuan tingkat pertama, kemudian pengesahan," ucap Eddy.

Baca juga: Wamenkumham Klaim DIM dan Surpres RUU TPKS Sudah Diterima Pimpinan DPR 11 Februari 2022

"Kan DPR reses, jadi tidak mungkin pengesahan itu pada masa reses, tapi persetujuan tingkat pertama sangat mungkin, kalau kita ancer-ancer sih pertengahan Maret ini sudah bisa disahkan," ucap Eddy.

Pemerintah dan DPR akan melakukan rapat kerja (Raker) terkait pembahasan RUU TPKS Rabu besok. Eddy menyampaikan, Badan Musyawarah DPR telah memberi izin untuk melakukan pembahasan pada masa reses.

"Jadi sudah mendapatkan izin prinsip. Kalau tidak ada aral melintang, besok kita raker dengan DPR, besok tanggal 23 Februari," ucap Eddy.

"Tadi saya sudah komunikasi dengan Ketua Baleg, besok dilakukan rapat kerja dengan DPR, insya Allah besok sore pun langsung dengan pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," ujar dia.

Wamenkumham mengeklaim bahwa pemerintah telah bekerja secara cepat untuk menyelesaikan RUU TPKS. Menurut dia, tim pemerintah bahkan telah enam kali melakukan harmonisasi peraturan atau konsinyasi dengan Baleg DPR RI sejak Mei 2021.

"Sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember itu kita sudah enam kali konsinyer, enam kali konsinyer itu apa pemerintah sendiri? Enggak, pemerintah dengan Baleg secara informal, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mempercepat proses," ujar Eddy.

"Karena ini adalah inisiatif DPR, pemerintah pasif, pemerintah enggak bisa maksa-maksa, kan inisiatifnya DPR, nah DPR mengesahkan RUU inisiatif 18 Januari 2022," papar Eddy.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.