Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Anggaran Pembangunan Kawasan Inti IKN Seluruhnya dari APBN

Kompas.com - 22/02/2022, 13:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, seluruh anggaran untuk membangun kawasan inti Ibu Bota Negara (IKN) Nusantara akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dengan gedung-gedung kementerian.

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya (pembangunan IKN) dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN," ujar Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Menhub Targetkan Bandara Baru di IKN Rampung 2024

Jokowi memperkirakan, jumlah biaya untuk kawasan inti itu akan setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN.

Sehingga 80 persen dari sisa keperluan anggaran akan diambilkan dari berbagai sumber. Termasuk di dalamnya dari investasi secara langsung oleh investor.

Adapun anggaran pembangunan IKN berdasarkan hitungan Bappenas mencapai Rp466,9 triliun. Dana dari APBN sendiri hanya 20 persen atau Rp 90 triliun.

Presiden menjelaskan, yang akan direalisasikan dalam pembangunan IKN Nusantara adalah 70 persen areanya harus menjadi area hijau.

"Lalu yang kedua, 80 persen kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu tempat ke tempat lain atau mobilitas orang itu didukung oleh 80 persen transportasi publik. Jadi bukan mobil pribadi," jelas Jokowi.

"Kemudian 80 persen lebih (dari penggunaan energi) nanti akan menggunakan energi hijau. Yakni dari hidropower yang kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara," lanjutnya.

Baca juga: Dimulai Tahun 2022, Ketahui 3 Alur Besar Pembangunan IKN Tahap 1

Sehingga, kata Jokowi, nantinya mobilitas masyarakat dari satu titik ke titik lain di IKN itu hanya memerlukan waktu 10 menit saja.

Menurut Jokowi hal itu telah dirumuskan oleh city planner IKN.

"Jadi 10 minute city dari satu titik ke titik lain 10 menit saja. Dan kita akan memberikan prioritas kepada, yang pertama adalah pejalan kaki. Orientasinya ke sana," tegas Jokowi.

"Yang kedua yang naik sepeda. Yang ketiga transportasi umum. Yang pertama yang senang jalan kaki itu silahkan pindah ke ibu kota baru. Yang seneng bersepeda yang ingin sehat itu juga pindahlah ke IKN," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com