Kompas.com - 22/02/2022, 12:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap agar Mahkamah Agung (MA) terus berusaha dalam menghadapi hambatan-hambatan hukum.

Selain itu, Presiden pun berharap MA selalu konsisten memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan.

"Kami berharap MA terus melakukan upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Selasa (22/2/2022).

Upaya yang dimaksud antara lain dengan percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan.

Baca juga: Saat Jokowi Duduk di Kursi Surya Paloh Saat Kunjungi Peresmian Nasdem Tower...

MA pun diharapkan tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan.

Dengan berbagai langkah ini, Jokowi menyatakan pemerintah yakin upaya penegakan hukum yang efektif oleh MA akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju.

Kepala Negara menegaskan, peran MA sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia, yakni dengan menghasilkan landmark decisions yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

"Yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang menciderai rasa keadilan," tegas Jokowi.

Baca juga: Batal Diluncurkan Jokowi Hari Ini, Bagaimana Nasib Pencairan JKP?

Selain itu model-model alternatif penyelesaiaan perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan.

Sebagai gantinya, MA diminta melakukan mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata , mengedepankan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait secara profesional.

"Transparan dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud," tambah Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.