Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/02/2022, 08:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membatasi aktivitas bekerja di kantor atau work from office (WFO) maksimal 25 persen untuk sektor perkantoran non-esensial di wilayah PPKM level 4.

Hal tersebut tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 12 Tahun 2022. Beleid ini juga mengatur mengenai perpanjangan masa PPKM di wilayah Jawa-Bali hingga 28 Februari mendatang.

Selain itu, WFO juga hanya diizinkan bagi pegawai yang sudah divaksin.

"Dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja," tulis Inmendagri tersebut, seperti dikutip pada Selasa (22/2/2022).

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Masuk Bioskop di Level 2, 3, dan 4 Jawa-Bali

Pada masa perpanjangan PPKM kali ini, terdapat 4 wilayah di Jawa-Bali yang masuk kategori PPKM level 4, yakni Kota Cirebon, Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kota Madiun.

Adapun untuk perkantoran sektor esensial seperti keuangan dan perbankan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal WFO 50 persen.

Sementara itu, untuk pelayanan administrasi perkantoran diizinkan beroperasi dengan kapasitas 25 persen.

Untuk pasar modal hingga perkantoran di bidang teknologi informasi dan komunikasi juga diizinkan beroperasi dengan kapasitas WFO 50 persen.

Sementara itu, untuk perkantoran sektor non-esensial di wilayah level 3 diizinkan beroperasi dengan diberlakukan maksimal 50 persen WFO.

Aturan operasional perkantoran untuk sektor esensial sama seperti pada wilayah PPKM level 4.

Baca juga: Begini Rincian Aturan PPKM Level 4 untuk Cirebon, Magelang, Tegal, dan Madiun

Adapun di wilayah dengan PPKM level 3, sektor non-esensial diizinkan beroperasi dengan maksimal WFO 75 persen.

Untuk sektor esensial yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan seperti asuransi, bank, dan pegadaian, diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen.

Ketentuan tersebut berlaku untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk pelayanan administrasi perkantoran diizinkan WFO maksimal 50 persen.

Sementara untuk pasar modal dan sektor teknologi informasi dan komunikasi dapat beroperasi dengan kapasitas staf WFO sebesar 75 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk 'Kepentingan Politik'

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk "Kepentingan Politik"

Nasional
Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Nasional
Pengamat: Beda dengan PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Pengamat: Beda dengan PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Nasional
Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Nasional
Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Nasional
Berbagai Tanggapan Jaksa atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Berbagai Tanggapan Jaksa atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Nasional
Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo pada Pilgub DKI 2017

Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo pada Pilgub DKI 2017

Nasional
Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Nasional
Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Nasional
Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasional
Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Nasional
Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Nasional
Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Nasional
Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.