[Populer Nasional] Survei Litbang Kompas Soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin | Andi Widjajanto Dilantik Jadi Gubernur Lemhannas

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang survei Litbang Kompas terkait tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Selain itu, berita pelantikan Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lemhannas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Senin (22/2/2022) juga menjadi berita yang banyak dibaca.

Kemudian berita terkait perintah Jokowi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menyederhanakan tata cara dan syarat penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) juga termasuk yang populer.

1. Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf Capai Angka Tertinggi

Survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen. Angka ini meningkat dari 66,4 persen dibandingkan survei serupa pada Oktober 2021.

Capaian angka tersebut bahkan tertinggi selama survei-survei sejenis dilakukan sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Capai Angka Tertinggi

Berdasarkan survei teranyar itu, kepuasan publik meningkat pada empat bidang, yakni politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (5,3 persen), ekonomi (6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (9,7 persen). Kepuasan tertinggi berada di bidang kesejahteraan sosial (78,3 persen) serta politik dan hukum (77,6) persen.

2. Jokowi Resmi Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas

Presiden Joko Widodo resmi melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada Senin (21/2/2022) di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut berdasaran Keputusan Presiden RI nomor 21P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya: ke-1 mengangkat saudara Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia," ujar Nanik.

"Terhitung sejak saat pelantikan, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari Tahun 2022," lanjutnya.

Baca juga: Alasan Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas, Stafsus Mensesneg: Pakar Pertahanan yang Sangat Mumpuni

Usai pembacaan surat keputusan, Andi Widjajanto mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh Presiden Jokowi.

"Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi darma bakti saya kepada negara," ujar Andi.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi nilai etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab," tambahnya.

3. Jokowi Perintahkan Airlangga dan Ida Fauziyah Sederhanakan Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT

Presiden Joko Widodo meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah agar menyederhanakan tata cara pembayaran jaminan hari tua (JHT) para pekerja. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) dalam keterangan video yang diunggah YouTube Kemensetneg, Senin (21/2/2022).

"Tadi pagi Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Tenaga Kerja. Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan. Dipermudah," kata Pratikno.

"Agar dana JHT itu bisa diambil oleh Individu pekerja yang sedang mengalami masa masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Airlangga dan Ida Fauziyah Sederhanakan Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT

Atas perintah Presiden Jokowi ini, nantinya diharapkan ada pengaturan lebih lanjut di dalam revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2022 atau regulasi lainnya. Pratikno menuturkan, Presiden Jokowi juga terus mengikuti aspirasi para pekerja.

"Dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap Permenaker Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT," ungkap Pratikno.

"Tapi di sisi lain Bapak Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas," tambahnya.