Kompas.com - 22/02/2022, 04:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali selama sepekan mendatang atau 22-28 Februari 2022.

Perpanjangan ini ditegaskan melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 12 Tahun 2022 yan berlaku mulai 22 - 28 Februari 2022.

"Perubahan di dalam Inmendagri Nomor 12 Tahun 2020 ini adalah tidak adanya daerah di Jawa-Bali yang berstatus Level 1. Hal ini berbeda dengan kondisi pada perpanjangan PPKM pekan sebelumnya di mana tercatat 4 daerah berstatus Level 1," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal ZA dalam siaran pers pada Selasa (22/2/2022) dinihari.

Sebagaimana diketahui, empat daerah yang dimaksud pada perpanjangan PPKM sepekan lalu atau selama 15-21 Februari 2022 yakni Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Blitar.

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 4 Kota Ini Naik ke Level 4

Syafrizal melanjutkan, pada perpanjangan PPKM kali ini terdapat penurunan jumlah daerah di Level 2.

Saat ini terdapat 25 daerah berstatus Level 2, sedangkan sebelumnya ada 58 daerah.

"Lalu kenaikan yang cukup tinggi justru terjadi di Level 3, dimana sebelumnya terdapat 66 daerah, namun pada saat ini menjadi 99 daerah," ungkap Syafrizal.

"Begitu pula dengan daerah di Level 4, yang saat ini terdapat 4 daerah sementara pada perpanjangan PPKM pekan sebelumnya tidak ada," lanjutnya.

Syafrizal pun mengungkapkan pada perpanjangan PPKM kali ini mencatat ada empat kota di Jawa-Bali yang berstatus Level 4.

Keempatnya yaitu Kota Cirebon, Kota Magelang, Kota Tegal dan Kota Madiun.

Baca juga: PPKM Level 3, Jumlah Wisatawan ke Bantul Menurun

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

Nasional
Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Nasional
Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.