Kompas.com - 22/02/2022, 02:00 WIB

KOMPAS.com - Sistem pemilihan umum adalah metode atau cara yang mengatur warga negara untuk memilih wakil rakyat yang berasal dari anggota masyarakat itu sendiri.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dari demokrasi. Keterbukaan dan kebebasan dalam pemilihan umum mencerminkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, sistem pemilu terdiri atas sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem gabungan.

Sistem distrik adalah sistem pemilihan umum di mana hanya ada satu wakil dalam satu distrik, maka sistem ini menerapkan suara terbanyak untuk menjadi wakil rakyat.

Dalam sistem dristik, hanya ada satu wakil untuk satu distrik karena sistem didasarkan atas kesatuan geografis. Satu wilayah (provinsi) dibagi ke dalam beberapa distrik, setiap distrik hanya akan diwakili oleh satu orang wakil yang memperoleh suara terbanyak.

Baca juga: KPU Terpilih Segera Siapkan PKPU Tahapan-Pendaftaran Pemilu 2024

Sejumlah negara yang menerapkan sistem distrik adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, dan beberapa negara lain.

Dalam penyelenggaraannya, sistem distrik juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu:

Kelebihan Sistem Distrik

Berikut kelebihan dalam sistem distrik:

  • Sistem distrik mendorong kerja sama atau integrasi partai politik karena kursi yang diperebutkan hanya satu.
  • Kecenderungan membuat partai baru dapat dibendung.
  • Sistem distrik mendorong penyerderhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
  • Terbentuknya hubungan yang relatif erat antara anggota legislatif dengan pemilih atau konstituen.
  • Sistem distrik memungkinkan adanya kedudukan mayoritas, terutama bagi partai besar karena dapat memperoleh suara dari pemilih-pemilih lain.
  • Tidak diperlukan penggabungan atau koalisi dengan partai lain karena mudahnya mencapai suara mayoritas.
  • Sistem distrik penyelenggaraannya sederhana dan membutuhkan biaya yang murah.
  • Sistem yang sederhana dalam sistem distrik menciptakan stabilitas pemerintahan.

Baca juga: 24 Media Berkolaborasi Menangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Kekurangan Sistem Distrik

Berikut kekurangan dalam sistem distrik:

  • Sistem distrik kurang memerhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas.
  • Tidak memerhatikan keterwakilan perempuan.
  • Mendorong perkembangan partai hanya berdasarkan etnisitas dan wilayah.
  • Menciptakan dominasi atau wilayah yang dikuasai satu partai.
  • Banyak suara hilang dan terbuang sia-sia.
  • Sistem distrik kurang mewakili atau representatif karena partai yang calonnya kalah dalam pemilihan akan kehilangan suara dari golongan pendukungnya.
  • Sistem distrik kurang efektif dalam mewujudkan keterwakilan dalam masyarakat yang beragam atau majemuk.
  • Munculnya kecenderungan wakil lebih memerhatikan kepentingan distrik daripada kepentingan nasional.
  • Melahirkan penguasa yang tidak tanggap terhadap perubahan opini publik.
  • Memberi peluang kepada partai tertentu untuk melakukan kecurangan melalui pembagian distrik.

 

Referensi

  • Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok: Rajawali Press
  • Yanuarti, Sri. 2020. Adaptasi Sistem Pemilu Pararel bagi Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

Nasional
Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Nasional
Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Nasional
Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Nasional
Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Nasional
Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

Nasional
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

Nasional
Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Nasional
Bamsoet Klaim PPP Sepakat Peran MPR Perlu Diperkuat

Bamsoet Klaim PPP Sepakat Peran MPR Perlu Diperkuat

Nasional
Menko Muhadjir Terkejut Tjahjo Berpulang, Baru Jenguk Dua Hari Lalu

Menko Muhadjir Terkejut Tjahjo Berpulang, Baru Jenguk Dua Hari Lalu

Nasional
Polemik AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi yang Tak Dipecat, Polri sampai Revisi Aturan Kode Etik

Polemik AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi yang Tak Dipecat, Polri sampai Revisi Aturan Kode Etik

Nasional
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.