Kompas.com - 21/02/2022, 23:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Dirut Utama pertama Pertamina, Ibnu Sutowo yang sedang ramai dibicarakan diketahui memiliki hobi bermain golf. Bahkan kakek mertua artis peran Dian Sastro itu sempat ikut turnamen Golf di tengah skandal kasus korupsi Pertamina yang menyeret dirinya.

Hobi golf Ibnu Sutowo pernah diungkapkan oleh mantan petinggi TNI itu usai tak lagi menjabat sebagai Dirut Pertamina.

Melansir pemberitaan Harian Kompas, Ibnu Sutowo mengaku sempat rehat dari dunia bisnis setelah tak lagi bekerja di Pertamina sejak dilengserkan Presiden Soeharto pada 1976. Ia lalu bersama anak-anaknya kembali membangun kegiatan usahanya.

Di sela-sela mengurus bisnis, Ibnu juga gemar bermain golf. Jadwal kerjanya juga tergolong singkat, yakni mulai pukul 09.00 sampai 13.00.

"Tiap sore main golf di Jagorawi dan Pondok Indah selama 2 jam," kata Ibnu Sutowo seperti dikutip Kompas.com dari arsip Harian Kompas, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Penghormatan Terakhir Megawati Hingga Prabowo Saat Ibnu Sutowo Tutup Usia

Bahkan kegemaran Ibnu Sutowo terhadap olahraga membuatnya menggelar pertandingan merebutkan Piala Ibnu Sutowo sejak tahun 1984.

Harian Kompas edisi 4 Oktober 1987 memberitakan Ibnu Sutowo menyerahkan Piala kepada perwakilan Kelapa Gading Sport Club yang langganan menjadi pemenang turnamen Piala Ibnu Sutowo.

Ibnu Sutowo juga dianggap berjasa dalam penataan kembali organisasi Pelti (Persatuan Lawn Tenis Indonesia), yang kini bernama Persatuan Tenis Seluruh Indonesia. Ia menjadi Ketua Umum Pelti sejak 1958 hingga 1962.

Ibnu Sutowo pun sempat terbang ke Amerika Serikat untuk mengikuti turnamen golf di California pada Februari 1977.

Kedatangan Ibnu Sutowo di AS juga disebut untuk menghadapi tuntutan dari US Securities and Exchanges Commision (SEC) atau Komisi Saham dan Bursa AS.

Baca juga: Kisah Ibnu Sutowo Dipecat Soeharto dan Korupsi Pertamina yang Nyaris Bangkrutkan Negara

Tuntutan SEC ini terkait proyek sampingan Pertamina, yaitu pembangunan restoran Ramayana di New York. Kabar ini menjadi rentetan skandal dugaan korupsi Ibnu Sutowo dan baru terkuak tahun 1977 setelah dokter militer itu dicopot dari posisi Dirut Pertamina.

Saat itu SEC menyatakan Ibnu memeras 54 perusahaan dan sejumlah individu di AS sebesar 1,2 juta Dolar AS atau saat itu setara Rp 456,5 juta. Ibnu dituduh menggunakan uang yang diperolah dari berbagai perusahaan dan individu itu digunakan untuk modal restoran Ramayana di New York.

Restoran yang menawarkan kuliner Indonesia itu disebut dibuka dengan tujuan menarik pemodal sekaligus meningkatkan citra Indonesia di AS.

SEC menyatakan Ibnu Sutowo dan Pertamina tidak mendaftarkan saham usaha restoran itu ke lembaga mereka, yang menurut undang-undang di AS adalah hal yang wajib dilakukan. Mereka kemudian membawa perkara itu ke pengadilan federal.

Menurut laporan SEC, Ibnu 'memalak' sejumlah perusahaan asing itu dengan mengontak perwakilan mereka melalui telepon dengan 'mengancam' akan mengutak-atik konsesi daerah tambang minyak mereka di Indonesia. Alhasil, para perusahaan itu terpaksa membeli saham restoran Ramayana.

Dalam persidangan di New York, Ibnu Sutowo mengakui semua tuduhan SEC.

Ibnu Sutowo yang berhasil membangun Pertamina menjadi perusahaan skala dunia terjerat dalam skandal dugaan korupsi besar-besaran di tubuh perusahaan minyak negara itu.

Manajemen yang buruk bahkan sempat membuat Pertamina limbung di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo. Utang Pertamina yang sangat besar ketika itu bahkan nyaris membuat negara bangkut.

Belum lagi karena Ibnu Sutowo mengembangkan sejumlah proyek yang tidak berkaitan dengan inti bisnis Pertamina, termasuk pengadaan kapal tanker Samudera.

Baca juga: Ibnu Sutowo dan Skandal Restoran Ramayana

Selain itu ada juga proyek Menara Pertamina di Jalan Gatot Soebroto, Pertamina Cottages di Irian Jaya (kini Papua), temasuk kasus restoran Ramayana. Ibnu Sutowo juga pernah melabarkan bisnis Pertamina ke sektor pertanian.

Dengan berbagai penyelidikan yang dilakukan negara, Ibnu Sutowo tidak pernah diadili atas dugaan korupsi hingga ia tutup usia di tahun 2001.

Presiden Soeharto dalam laporannya ke DPR tahun 1980 menyatakan tak cukup bukti untuk memidanakan Ibnu Sutowo.

Diwawancara saat turnamen golf

Di sela-sela mengikuti turnamen golf di AS tahun 1977, Ibnu Sutowo diwawancara oleh wartawan The Asian Wall Street Journal terkait kasus Pertamina.

Pemberitaan media asing itu kemudian sempat menghebohkan dalam negeri, apalagi pernyataan Ibnu Sutowo itu muncul di saat penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pertamina tengah diusut.

Akibat wawancara itu, Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo sampai turun tangan. Sudomo mendatangi Ibnu Sutowo di kediamannya untuk meminta klarifikasi.

Baca juga: Ibnu Sutowo, Direktur Pertama Pertamina

"Sebagai sesama pengurus golf saya bertamu di rumahnya dan sekalian minta penjelasan tentang wawancaranya," kata Sudomo seperti dikutip dari Harian Kompas edisi 22 Februari 1977.

Kepada Sudomo, Ibnu menyatakan wawancara The Asian Wall Street Journal dilakukan di sela dirinya akan memukul bola. Ibnu Sutowo juga mengklaim berita yang ditulis media asing tersebut tidak benar.

Ibnu Sutowo pun membuat surat berisi tanya-jawab lengkapnya dengan wartawan The Asian Wall Street Journal bernama Earl Gottschalk. Wawancara itu disebut hanya berlangsung selama dua menit.

Dalam suratnya itu, Ibnu Sutowo menyatakan Gottschalk hanya mengajukan tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah "Apakah penyebab masalah Pertamina?" yang dijawab Ibnu persoalan Pertamina adalah karena pembatasan kredit, resesi dan mengendornya usaha di bidang kapak tangki.

Kemudian Gottschalk, menurut Ibnu Sutowo, menanyakan apakah mantan Ketua Umum PMI tersebut dapat menyehatkan Pertamina kembali. Dari pertanyaan itu, Ibnu Sutowo hanya menjawab singkat, "No".

Baca juga: Saat Ibnu Sutowo Menjadi Tahanan Rumah...

Pertanyaan terakhir dari sesi wawancara itu adalah apakah Ibnu Sutowo bersedia kembali memimpin Pertamina.

"Saya tidak bersedia. Saya sudah bekerja untuk pemerintah selama 36 tahun, dan ini sudah cukup," demikian jawaban Ibnu Sutowo dalam surat klarifikasi yang ia serahkan kepada Kas Kopkamtib pada 20 Februari 1977.

Terkait pemberitaan The Asian Wall Street Journal yang terbit pada 14 Februari 1977, Laksamana Sudomo memberi jaminan bahwa pemerintah tidak akan melindungi pejabat-pejabat yang harus bertanggung hawab dalam masalah Pertamina.

Baca juga: Memori Hari-hari Terakhir Ibnu Sutowo di Pertamina

Pemerintah pun disebut akan bersikap tegas. Laksamana Sudomo juga saat itu meminta pengertian masyarakat terhadap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Pertamina dan dalam menyelesaikan persoalan terkait kapal-kapal tangki yang dikontrak Pertamina.

"Harus dipisahkan, proses penelitian yang menyangkut sejauh mana pimpinan Pertamina dulu menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dan seberapa jauh pejabat-pejabat memanfaatkan kepemimpinannya itu untuk kepentingan pribadi," tegas Sudomo.

Sumber:

Harian Kompas edisi 5 Februari 1977: "Ibnu Sutowo di New York"

Harian Kompas edisi 18 Februari 1977: "Tiba di Jakarta, Dr. Ibnu Sutowo Menghindari Pers"

Harian Kompas edisi 22 Februari 1977: "Pemerintah Tidak akan Lindungi Para Pejabat yang Bertanggungjawab"

Harian Kompas edisi 4 Oktober 1987: "Apa, Siapa?"

Kompas.com

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Nasional
Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Nasional
Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Nasional
Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Nasional
Berkas Komplit, 6 Parpol Lokal Aceh Lolos ke Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

Berkas Komplit, 6 Parpol Lokal Aceh Lolos ke Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
KPK Sita SPBU-SPBN Senilai Rp 25 Miliar Milik PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati

KPK Sita SPBU-SPBN Senilai Rp 25 Miliar Milik PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

Nasional
Gerindra Sempat 'Digoda' Sebelum Koalisi dengan PKB Terbentuk

Gerindra Sempat "Digoda" Sebelum Koalisi dengan PKB Terbentuk

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka Kasus ACT ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka Kasus ACT ke Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.