Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raih Tingkat Kepuasan Tinggi, Jokowi Diingatkan Potensi Polemik di Sisa 2 Tahun Terakhir

Kompas.com - 21/02/2022, 20:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku menghargai adanya hasil survei dari Litbang Kompas yang menyebut kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai angka tertinggi.

Kendati demikian, Partai Demokrat tetap memberikan sejumlah catatan kritis bagi pemerintah agar tetap fokus menambal kekurangan di sisa pemerintahan 2 tahun ke depan.

Kekurangan yang dibeberkan Demokrat di antaranya merupakan polemik yang tengah ramai menjadi pemberitaan media massa.

"Gelombang ketiga Omicron tengah mengancam, kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, harga kedelai yang melambung tinggi, mesti ditangani serius oleh pemerintah," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Capai Angka Tertinggi

Kamhar mengungkapkan, di sisa masa jabatan yang hanya tinggal 2 tahun, pemerintah diminta betul-betul mengeluarkan kebijakan yang berdasarkan tujuan kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah, kata dia, tidak boleh gagal fokus untuk menanggulangi akibat dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah perlu mengatasi masalah pandemi dari akarnya.

"Akar permasalahan adalah kesehatan. Ini yang mendesak untuk dibereskan agar persoalan ekonomi bisa dan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan," ucap dia.

Baca juga: Istana Sebut Jokowi Dengar Keberatan Para Pekerja, Permenaker soal Pencairan JHT Akan Direvisi

Mendesaknya mengatasi masalah kesehatan itu membuat Kamhar justru mempertanyakan pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Dia menyindir pemindahan IKN tidak mendesak dan penting dilakukan saat ini. Maka, pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik tinggi dan akuntabel.

"Apalagi, anggaran yang tersedia sangat terbatas dan utang semakin menumpuk, tertinggi sepanjang sejarah," kata Kamhar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com