Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Banjir Kritik soal KPK-UU Cipta Kerja, Mengapa Tingkat Kepuasan Publik Tetap Tinggi?

Kompas.com - 21/02/2022, 18:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei sejumlah lembaga beberapa waktu terakhir memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin meningkat.

Setidaknya, survei empat lembaga menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf menembus angka 70 persen.

Angka ini terbilang tinggi di tengah maraknya kritik publik terhadap pemerintahan Jokowi di berbagai bidang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Capai Angka Tertinggi

Di awal kepemimpinan Jokowi periode kedua misalnya, publik ramai-ramai mengkritik revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Presiden mendapat kritik keras lantaran tak mengambil sikap tegas terkait hal ini. Sejak saat itu, pemerintahan Jokowi pun dianggap berupaya melemahkan KPK.

Kritik berlanjut menyoal Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak awal pembentukannya, UU tersebut mendapat banyak penolakan hingga terjadi aksi demo di banyak tempat.

Namun, pemerintah bergeming dan terus melanjutkan pembentukan UU yang dinilai rugikan buruh/pekerja itu.

Terbaru, Jokowi juga terus melanjutkan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kepala negara baru-baru ini menandatangani Undang-Undang IKN, tanda segera dimulainya pembangunan.

Padahal, banyak kalangan menolak megaporyek tersebut lantaran dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga setempat, hingga membebani APBN.

Baca juga: Membandingkan Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kerja Jokowi yang Tembus 70 Persen

Lantas, dengan gelombang kritik tersebut, mengapa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih juga tinggi?

Tembus 70 persen

Survei Litbang Kompas terbaru pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai 73,9 persen.

Angka itu merupakan yang tertinggi sejak Januari 2015 atau ketika awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Berdasarkan survei teranyar tersebut, kepuasan publik meningkat pada empat bidang, yakni kesejahteraan sosial (meningkat 9,7 persen), politik dan keamanan (6,8 persen), ekonomi (6,1 persen), dan penegakan hukum (5,3 persen).

Secara total, kepuasan tertinggi ada di bidang kesejahteraan sosial (78,3 persen), serta politik dan keamanan (77,6) persen. Kemudian, kepuasan terhadap penegakan hukum (69 persen), dan perekonomian (60,4 persen).

Baca juga: Survei Indikator: 71 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis 20 Januari 2022 juga tidak jauh berbeda. Sebanyak 71 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi selama dua bulan terakhir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Judi 'Online' Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi Online di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi Online di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi 'Online'

Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi "Online"

Nasional
KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com