Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ibnu Sutowo Menjadi "Tahanan Rumah"...

Kompas.com - 21/02/2022, 10:09 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ibnu Sutowo diperbincangkan di lini media sosial. Dia mempunyai karir yang gemilang saat menjabar sebagai Direktur Utama PT Pertamina pada 1968 sampai 1976.

Pria kelahiran Grobogan tahun 1914 ini berhasil membuat Pertamina maju dengan konsep production sharing dalam industri minyak Indonesia. Apalagi pada tahun 1973, harga minyak dunia melonjak hingga 400 persen.

Akan tetapi, saat itu juga Ibnu terlibat sejumlah skandal dugaan korupsi. Penyebabnya adalah dia meluaskan bisnis Pertamina ke sektor lain mulai dari salah satunya adalah pengadaan kapal tanker Samudera, pertanian, wisata, hingga restoran dengan pinjaman modal dari luar negeri.

Selain itu, pengelolaan Pertamina juga dinilai sarat korupsi terkait dengan manipulasi harga minyak atau pemberian uang pelicin dalam kontrak kerja dengan perusahaan asing.

Baca juga: Ibnu Sutowo dan Amputasi yang Melejitkan Kariernya

Presiden Soerhato membentuk Komisi 4 tahun 1974. Komisi 4 yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pertamina diketuai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Wilopo SH dibantu Prof Johannes, IJ Kasimo, dan H Anwar Tjokroaminoto.

Mantan Wakil Presiden Dr Moh Hatta ditunjuk sebagai penasihat. Komisi 4 sempat memberikan saran agar manajemen Pertamina ditertibkan.

Pada pertengahan 1975, Pertamina mulai limbung karena terlilit utang jangka pendek sebesar 10,5 miliar dolar Amerika Serikat.

Setelah Pertamina diperiksa secara menyeluruh, akhirnya Presiden Soeharto memberhentikan Ibnu pada 5 Maret 1976. Bahkan dia sempat diperintahkan untuk menjadi 'tahanan rumah'.

Seperti dikutip dari arsip surat kabar Kompas pada 23 September 1977, saat itu Jaksa Agung Ali Said memerintahkan Ibnu untuk tidak meninggalkan rumah. Tujuannya adalah supaya ketika tim pengusut yang terdiri dari Benny Murdani, Ismail Saleh dan Ali bisa dengan mudah memeriksa Ibnu sewaktu-waktu dalam kasus sewa beli tanker Samudera.

Baca juga: Profil Ibnu Sutowo, Direktur Pertama Pertamina, Kakek Mertua Dian Sastro

Akan tetapi, saat itu Ali dan tim pemeriksa menyatakan tidak menemukan unsur pidana yang dilakukan Ibnu.

Selama perintah tinggal di rumah oleh Jaksa Agung itu, Ibnu tetap bisa bepergian dengan izin. Antara lain mengunjungi keluarganya selepas Idul Fitri dan berziarah ke makam keluarga di Palembang, Sumatera Selatan.

Akhirnya pada Juli 1977, Ali menyatakan Ibnu sudah tidak lagi menjadi 'tahanan rumah'. Dia juga mengatakan Ibnu memang tidak pernah menjadi tahanan rumah karena perintah itu dimaksudkan supaya memudahkan proses pemeriksaan perkara.

Baca juga: Kisah Ibnu Sutowo Dipecat Soeharto dan Korupsi Pertamina yang Nyaris Bangkrutkan Negara

Akan tetapi, dia mengatakan saat itu tidak menutup kemungkinan untuk mengusut dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan Ibnu.

Alhasil, Ibnu kemudian kembali berkecimpung dalam kegiatan bisnis dan menekuni hobinya bermain golf.

Sumber:

KOMPAS edisi 23 September 1977: Larangan terhadap Ibnu Sutowo Belum Dicabut.

KOMPAS edisi 18 Juli 1978: Ibnu Sutowo Tidak Lagi Diwajibkan Minta Izin.

KOMPAS edisi 20 Juli 1978: Ibnu Sutowo Memang Tidak Pernah Berstatus Tahanan Rumah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Nasional
Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Nasional
Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com