KSPSI Desak Jokowi Cabut UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Desakan itu muncul lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

"Karena telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, sudah sepatutnya Presiden melalui Perppu mencabut UU Cipta Kerja tersebut," kata Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/2/2022).

Baca juga: Kenaikan Upah 1,09 Persen, KSPSI: Ini Tidak Adil, Kami Tak Akan Diam

Jumhur juga mendesak agar isi aturan dalam UU Cipta Kerja dikembalikan ke dalam aturan pada UU sebelumnya termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan kata lain, menurut Jumhur, tidak perlu membahasnya kembali dari awal.

Sebab, apabila dilakukan pembahasan dari awal, harus memenuhi kaidah aturan pembentukan UU.

"Yang di antaranya adalah mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat terlebih masyarakat terdampak seperti kaum pekerja," ujar dia.

MK memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Putusan itu dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring pada 25 November 2021.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Anwar.