Kompas.com - 19/02/2022, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengebut penyusunan peraturan pemerintah mengenai kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan target rampung dalam waktu 1 bulan.

Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, penyusunan PP tersebut merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

"Salah satu peraturan pelaksana yang segera disusun yakni kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara selaku penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara," kata Safrizal dalam siaran pers, Sabtu (19/2/2022).

Baca juga: Mengingat Lagi Sinyal Jokowi soal Kepala Otorita IKN, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

Safrizal menjelaskan bahwa Kewenangan Khusus yang diberikan kepada Otorita IKN ini dalam rangka mendukung dua tugas penting Otorita IKN.

Dua tugas itu adalah persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyeleneggaraan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara kelak.

Ia menyebutkan, untuk mendukung tugas pertama, kewenangan penting yang diberikan antara lain berupa perizinan investasi, kemudahan berusaha, dan fasilitas Khusus yang diharapkan memudahkan dan melancarkan pelaksanaan tugas Otorita.

Baca juga: Stafsus Mensesneg Sebut Pembangunan IKN Bukti Indonesia Terus Bergerak di Tengah Pandemi Covid-19

"Sementara pada tugas penyelenggaran pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, akan diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan umum," kata Safrizal.

Ia melanjutkan, kewenangan khusus bagi Otorita IKN turut memberikan ruang kerja sama antara Otorita IKN dengan pemerintah daerah di sekitarnya sebagai mitra.

"Arahan Bapak Presiden agar persiapan, pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara tetap memperhatikan dan mempertimbangkan keseimbangan pembangunan daerah sekitar sebagai mitra IKN," ujar Safrizal.

Baca juga: UU Ibu Kota Negara Baru Diteken, Siapa Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi?

Untuk itu, kata dia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah sekitar IKN Nusantara untuk mendengar aspirasi dan harapan mereka.

"Yang nantinya menjadi input kebijakan dalam penyusunan PP tentang kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara serta input bagi penyusunan agenda kebijakan strategis lainnya di Ibu Kota Nusantara," kata Safrizal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM Temukan 1.658.205 Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Obat

BPOM Temukan 1.658.205 Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Obat

Nasional
KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe jika Kembali Mangkir

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe jika Kembali Mangkir

Nasional
Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Nasional
Sederet Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Politisi Muda yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Sederet Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Politisi Muda yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Nasional
KPU Klaim Verifikasi lewat Video Call karena Alasan 'Force Majeure'

KPU Klaim Verifikasi lewat Video Call karena Alasan "Force Majeure"

Nasional
Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal 'Stunting'

Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal "Stunting"

Nasional
Kader Balik Kanan Usai Nasdem Dukung Anies Capres, antara Hati Nurani dan Ujian Loyalitas

Kader Balik Kanan Usai Nasdem Dukung Anies Capres, antara Hati Nurani dan Ujian Loyalitas

Nasional
Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Nasional
Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Nasional
Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Nasional
BPOM Temukan 718.791 Vitamin Ilegal Dijual di Online Shop Selama Pandemi Covid-19

BPOM Temukan 718.791 Vitamin Ilegal Dijual di Online Shop Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Satu dari Tiga Penderita Diabetes Berisiko Terkena Retinopathy

Kemenkes: Satu dari Tiga Penderita Diabetes Berisiko Terkena Retinopathy

Nasional
Waketum Klaim Nasdem Semakin Besar Setelah Deklarasi Anies Capres, Puluhan Ribu Orang Masuk Partai Setiap Hari

Waketum Klaim Nasdem Semakin Besar Setelah Deklarasi Anies Capres, Puluhan Ribu Orang Masuk Partai Setiap Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.