Kompas.com - 19/02/2022, 13:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Fitra Arsil menilai, ada fenomena bahwa ruang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang kini berada di kekuasaan kehakiman, bukan lagi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Fitra, hal itu tercermin dari banyaknya undang-undang yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak sedikit yang akhirnya dikabulkan oleh MK.

"Ada fenomena orang memindahkan ruang partisipasi tadinya di gedung-gedung dewan sekarang bawa ke kekuasaan kehakiman saja lah, nanti di sana diputuskan, dan memang ternyata ada yang efektif terjadi seperti itu," kata Fitra dalam acara Forum Diskusi Salemba, Sabtu (19/2/2022).

Baca juga: Sembilan Gugatan UU Cipta Kerja di MK Selama 2021, Hanya Satu Dikabulkan Sebagian

Fitra menuturkan, fenomena ini mulai marak terjadi setelah pandemi Covid-19 di mana memang terdapat sejumlah undang-undang yang dibahas secara kilat di DPR.

Beberapa undang-undang itu antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Penetapan Perppu 1/2020, serta Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Menariknya, kata Fitra, beberapa undang-undang tersebut langsung diajukan judicial review ke MK tak lama setelah undang-undang itu disahkan oleh DPR.

"Artinya belum ada kerugian konstitusional yang nyata sebenarnya, baru potensi kerugian konstitusional orang-orang sudah menguji," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Putusan MK Tak Cukup Hanya Adil dan Beri Kepastian Hukum, tapi Harus Bermanfaat

Oleh sebab itu, menurut Fitra, putusan MK atas judicial review atas UU Cipta Kerja yang mensyaratkan adanya partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang harus menjadi perhatian DPR.

"Meaningful participation yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi itu harus direspons, meaningful participation dengan cara yang bukan disiasati tapi direspons dengan tulus," kata Fitra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.