Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. H. Mahyudin. ST, MM
Pimpinan DPD

Wakil Ketua DPD- RI periode 2019-2024

IKN Nusantara untuk Siapa?

Kompas.com - 19/02/2022, 07:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KEPUTUSAN untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut diberi apresiasi yang tinggi.

Baru di masa Presiden Jokowi ini, rencana pemindahan ibu kota terwujud. Setelah hanya menjadi wacana sejak era pemerintahan Bung Karno dahulu.

Sebenarnya, pemindahan ibu kota yang mulai dilakukan pemerintah Indonesia saat ini, bisa dikatakan sudah agak terlambat.

Sudah banyak negara-negara lain di dunia yang terlebih dahulu memindahkan ibu kotanya demi memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Brasil, Australia, India, Pakistan, Nigeria, Jerman, Malaysia, Filipina, Miyanmar, dan sebagainya.

Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu, setidaknya telah menemukan momentum yang tepat.

Seiring daya dukung DKI Jakarta yang dianggap sudah terlalu berat menanggung beban, sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan jasa.

Momentum transformasi

Pemindahan ibu kota juga bisa dianggap sebagai wujud transformasi pembangunan Indonesia, dari yang sebelumnya terkesan lebih dinikmati oleh Pulau Jawa (Jawa sentris).

Porsi pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa, dari tahun ke tahun selalu berkisar di angka 60 persen dari PDB Nasional, dengan 30 persen berasal dari Provinsi DKI Jakarta.

Maka, pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diharapkan dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Sehingga karakter pembangunan nasional yang selama ini terkesan Jawa sentris atau Jakarta sentris, dapat segera diubah, menjadi Indonesia sentris.

Kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan saja dilihat dari transformasi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih merata, namun juga bisa dijadikan semacam contoh (showcase) kemajuan dan transformasi Indonesia di berbagai lini.

Baik dari segi lingkungan, cara kerja, basis ekonomi hijau (green economy), dan teknologi.

Selain juga peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta tata sosial yang toleran dan menjunjung etika publik.

Kita membayangkan, bahwa nantinya IKN di Kalimantan Timur akan menjelma sebagai kota baru yang smart dan kompetitif di tingkat global.

Sebuah kota yang mampu menjadi lokomotif baru untuk transformasi Indonesia menuju negara yang inovatif, dan berbasis pada teknologi dan green economy.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com