Kompas.com - 18/02/2022, 13:18 WIB

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) menggelar pelatihan untuk 45 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang telah memiliki kewenangan sebagai PPNS dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian KP, Selasa (15/2/2022).

Pelatihan tersebut diselenggarakan untuk memberantas salah satu kejahatan perikanan yang kerap terjadi di Indonesia, yaitu tindak pidana pencucian uang (TPPU) bidang KP.

Dalam menyelenggarakan pelatihan itu, Kementerian KP bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).

Adapun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021, PPNS Perikanan memang diberikan kewenangan untuk mengusut TPPU.

Karenanya, sumber daya manusia (SDM) andal perlu disiapkan melalui pelatihan.

Baca juga: Dukung Penangkapan Ikan Terukur, Kementerian KP Promosikan Peluang Investasi

Sementara itu, dalam pelatihan tersebut disampaikan bahwa penyidikan atas kasus Tindak Pidana di bidang Kelautan dan Perikanan (TPKP) yang selama ini dilakukan, lebih banyak dikenakan pasal sangkaan yang terbatas pada peraturan di bidang KP.

Di sisi lain, tindak pidana tersebut selalu berkaitan dengan tindak kejahatan pada sektor lain, seperti ketenagakerjaan, kekarantinaan, kepabeanan, TPPU, dan lainnya.

Berkat Putusan MK terkait uji materi atas penjelasan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 74 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Penyidik TPPU di sektor KP mendapatkan angin segar.

Direktur Jenderal (Dirjen) PSDKP Kementerian KP Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia (TNI) Adin NurawaluddinDOK. Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktur Jenderal (Dirjen) PSDKP Kementerian KP Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia (TNI) Adin Nurawaluddin

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) PSDKP Kementerian KP Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia (TNI) Adin Nurawaluddin, kewenangan penyidikan TPPU dapat mengungkap dan memberi hukum pidana bagi penerima manfaat beneficial owner agar memberikan efek jera bagi pelaku TPPU.

Ia mengatakan, pengungkapan beneficial owner penting dalam upaya pengembalian kerugian negara dari TPKP.

Baca juga: Kementerian KP Hentikan Penambangan Pasir Laut Ilegal di Perairan Pulau Rupat Kepri

“Kini, PPNS Perikanan dapat melakukan penelusuran aset-aset pelaku tindak penyucian uang. Hal ini diharapkan menjadi langkah maju dalam upaya recovery aset pengembalian kerugian negara,” jelas Adin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/2/2022).

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilya Pregiwati dalam Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pencucian UangDOK. Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilya Pregiwati dalam Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilya Pregiwati menambahkan, kompetensi mumpuni bagi PPNS sangat diperlukan untuk melakukan penyidikan dan pengembangan kasus.

“Pelatihan Penanganan TPPU PPNS Perikanan ini dilengkapi 11 materi pelatihan yang memuat seluruh unsur penanganan TPPU dan juga bedah kasus. Adapun 17 narasumber dan fasilitator pelatihan ini merupakan para pakar dan ahli bidang Penanganan TPPU,” papar Lilly.

Ia berharap, pelatihan tersebut mampu memperluas wawasan dan kemampuan PPNS Perikanan dalam mengidentifikasi, menangani, dan melakukan penyidikan kasus TPPU sektor kelautan dan perikanan.

Baca juga: Dari Wakatobi Kementerian KP Hasilkan Riset dan Inovasi untuk Kelautan dan Perikanan

Menanggapi hal itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pihaknya mendukung kolaborasi dengan Kementerian KP untuk memberantas kasus TPPU.

Ivan juga menyarankan agar Kementerian KP segera membentuk sectoral risk assessment, yaitu penilaian risiko TPPU dan TPPT secara sektoral yang disusun oleh kementerian atau lembaga terkait terhadap industri di bawah kewenangannya.

Pada kesempatan sama, Chief Executive Officer (CEO) IOJI Ahmad Santosa mengaku optimistis terhadap upaya pemberantasan TTPU dan peningkatan ancaman IUUF bagi Indonesia.

Ia memberikan contoh kasus IUUF yang dilakukan Kapal Silver Sea 2 berbendera Thailand beberapa tahun silam. Penanganan kasus tersebut menghasilkan pemasukan kas negara sekitar Rp 20 miliar.

“Sayangnya (saat itu) penyidikan hanya berhenti di tindak pidana perikanan karena penyidikan TPPU belum dapat diterapkan. Adanya kewenangan baru ini diharapkan terjadi pemulihan aset yang dapat meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP),” kata Ahmad.

Ia pun berharap, sinergi antara Kementerian KP dan pihaknya dapat berkelanjutan.

Baca juga: Kurangi Sampah Laut hingga 70 Persen, Kementerian KP Gagas Program Bulan Cinta Laut

Untuk diketahui, Pelatihan Penanganan TPPU bagi PPNS Perikanan yang telah terselenggara itu sejalan dengan komitmen Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan.

Sebelumnya, dalam acara Pelatihan Akbar Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian KP 2021, Trenggono menegaskan, pihaknya berkomitmen meningkatkan pengawasan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia, salah satunya memberantas praktik illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF).

Penguatan pengawasan tersebut dilakukan dengan patroli maupun menggunakan teknologi satelit.

“Saya berharap seluruh jajaran BRSDM KP selalu berkordinasi dengan seluruh unit kerja Eselon I di Kementerian KP serta pemerintah daerah dalam menentukan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Nasional
Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Nasional
IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten 'Prank' Laporan KDRT

IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten "Prank" Laporan KDRT

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Nasional
Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Nasional
Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.