Kompas.com - 18/02/2022, 09:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan 5 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027 sudah ditetapkan pada Kamis (17/2/2022) dini hari.

Mereka ditetapkan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar Komisi II DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Sebelumnya, ada 14 calon komisioner KPU RI dan 10 calon anggota Bawaslu RI. Dari jumlah tersebut, dipilih 7 komisioner KPU dan 5 anggota Bawaslu.

Sementara sisanya dijadikan cadangan apabila komisioner dan anggota yang terpilih berhalangan.

Baca juga: Profil Lengkap 7 Komisioner KPU RI Periode 2022-2027

Selain fit and proper test, proses penetapan 12 penyelenggara pemilu dilakukan secara aklamasi melalui sidang pleno Komisi II DPR RI. Namun, sebelum pleno, Komisi II sudah lebih dulu melakukan rapat internal tertutup.

Dari 7 komisioner KPU terpilih, hanya ada 1 petahana. Lima lainnya adalah penyelenggara pemilu daerah dan satu pegiat pemilu.

Mereka yakni: Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sementara, dari 5 anggota Bawaslu terpilih, 1 merupakan petahana dan sidanya penyelenggara pemilu daerah. Kelimanya adalah Rahmat Bagja, Puadi, Totok Hariyono, Lolly Suhenty, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Baca juga: Profil Lengkap 5 Anggota Bawaslu RI Terpilih Periode 2022-2027

Rupanya, nama-nama itu sama persis dengan daftar nama penyelenggara pemilu terpilih yang sempat beredar di kalangan wartawan, Rabu (16/2/2022) siang, ketika proses fit and proper test belum rampung.

Sebelumnya, beredar dua daftar nama penyelenggara pemilu terpilih. Salah satu dari daftar itu sama persis dengan nama-nama komisioner KPU dan anggota Bawaslu terpilih yang ditetapkan Kamis (17/2/2022) dini hari.

Hal ini pun menjadi pertanyaan besar. Proses pemilihan penyelenggara pemilu dinilai tak transapran.

Tak bertanggung jawab

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti perihal nama-nama penyelenggara pemilu yang terpilih sama dengan daftar yang sempat beredar ketika fit and proper test berlangsung.

Bahkan, menurut Titi, dirinya menerima daftar nama tersebut pada 11 Februari 2022, tiga hari sebelum fit and proper test pertama digelar.

Oleh karenanya, besar dugaan nama-nama penyelenggara pemilu yang terpilih memang sudah ditentukan sejak awal, sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.

"Meskipun ada beberapa (daftar yang beredar) versi lain, versi yang muncul belakangan itu tidak lebih sebagai upaya pengalihan isu decoy (umpan) guna meredam spekulasi dan kontroversi yang terlanjur muncul di publik," kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (18/2/2022).

Baca juga: Beredar Nama-nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih, Pimpinan Komisi II: Hoaks Itu!

Menurut Titi, selama ini ada stigma kuat bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan di DPR hanyalah formalitas untuk melegitimasi keputusan politik yang sudah lebih dahulu dibuat. Sehingga, sebagus apa pun performa calon, tetap saja pertimbangan dan preferensi politik yang menentukan.

Jika memang ternyata stigma tersebut benar, Titi menilai, Komisi II DPR sangat tidak bertanggung jawab.

"Kita paham, semua calon sudah maksimal mempersiapkan diri untuk fit and propers test, membuat paparan dan belajar ekstra agar bisa menjawab pertanyaan para anggota Komisi II DPR," ujar Titi.

"Kalau ternyata sudah ada kesepakatan yang dibuat mendahului fit and proper test, lalu di mana tanggung jawab etis dan moral pada para peserta juga publik?," tuturnya.

Baca juga: Beredar Daftar Nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih, Timsel Nyatakan Tak Tahu dan Tak Ikut Campur Lagi

Padahal, lanjut Titi, integritas pemilu sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara pemilunya.

Jika proses seleksi penyelenggara pemilu saja kurang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, wajar kalau kemudian publik mempertanyakan kredibilitas penyelenggaraan pemilu ke depan.

Tidak transparan

Proses pemilihan penyelenggara pemilu juga dikritisi oleh Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay. Ia menilai, proses tersebut tidak transparan.

Hadar mempertanyakan indikator yang digunakan Komisi II DPR dalam menentukan peringkat para calon komisioner sebagai dasar pemilihan.

"Proses tidak dilakukan dengan cukup transparan, khususnya dalam pengambilan keputusan. Kemudian tidak didasari pada ukuran-ukuran yang objektif, karena kita tidak melihat apa angka atau nilai yang digunakan mereka dalam membuat urutan tersebut," kata Hadar saat dihubungi, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Melihat Kembali Pernyataan 7 Anggota KPU Terpilih Saat Seleksi di DPR, Libatkan Influencer hingga Dicecar karena Sentil Parpol

Hadar berpendapat, pemilihan komisioner KPU-Bawaslu yang digelar DPR selama tiga hari itu sangat bernuansa politik.

Padahal, publik berhak tahu latar belakang di balik keputusan Komisi II DPR menentukan 12 nama anggota KPU-Bawaslu terpilih.

"Mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat tidak apa-apa, itu prosedur yang baik juga. Tapi dalam bermusyawarah kan kita perlu tahu kenapa nama-nama itu yang dipilih," kata Hadar.

"Apa dasarnya, nama lain tidak dipilih apa alasannya? Mungkin ada perdebatan fraksi-fraksi dan mengapa akhirnya mereka sepakat. Itu seharusnya kita berhak tahu," ujarnya.

Hadar pun menduga pemilihan para komisioner KPU-Bawaslu ini tidak terlepas dari kesepakatan politik. Ia khawatir kesepakatan ini berpotensi menganggu kerja para komisioner terpilih.

Dalih DPR

Daftar nama komisioner KPU dan anggota Bawaslu yang sempat beredar di kalangan wartawan sempat ditepis oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim. Ia menyebut informasi dalam daftar itu tidak benar.

Baca juga: Pekerjaan Rumah Menanti Anggota Terpilih KPU-Bawaslu Periode 2022-2027

"Saya pastikan, Komisi II DPR RI belum punya keputusan siapa yang terpilih menjadi anggota KPU dan Bawaslu. Hoaks itu!" kata Luqman kepada wartawan, Rabu (16/2/2022).

Saat itu, Luqman mengaku bahwa pihaknya belum menentukan penyelenggara pemilu terpilih karena proses fit and proper test masih berlangsung.

Komisi II DPR juga telah angkta bicara mengenai pemilihan penyelenggara pemilu yang tak melalui proses voting. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, ini karena sempat terjadi perdebatan panjang terkait mekanisme pemilihan penyelenggara pemilu.

"Awalnya kita ingin melakukan pemilihan ini secara voting dan kemudian kita melakukan simulasi, tapi karena perdebatannya panjang dengan beberapa pertimbangan," kata Doli dalam rapat yang dipantau secara daring, Kamis dini hari.

Politikus Partai Golkar itu mengeklaim perdebatan panjang itu menunjukkan adanya keinginan Komisi II dalam menentukan penyelenggara pemilu yang terbaik.

Banyak hal yang menjadi dipertimbangkan seperti kualitas, integritas, kapasitas kepemiluan, kepemimpinan, komunikasi, inovasi, kreativitas, hingga kesehatan fisik maupun mental para calon.

Baca juga: Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dinilai Tak Transparan

Namun, demikian, Doli tak menampik bahwa terpilihnya 12 calon tersebut juga tak lepas dari pertimbangan kepentingan politik.

"Kekuatan politik yang ada, baik itu secara formal mewakili rakyat kita sebagai anggota DPR dan juga mewakili partai politik kita masing-masing," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Nasional
Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Nasional
KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

Nasional
PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

Nasional
Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Nasional
Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Nasional
Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Nasional
IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

Nasional
Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pak Lukas Enggak Usah Khawatir, Enggak Akan Kami Telantari

Wakil Ketua KPK: Pak Lukas Enggak Usah Khawatir, Enggak Akan Kami Telantari

Nasional
Di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Ingatkan Krisis Bisa Picu Perang Besar

Di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Ingatkan Krisis Bisa Picu Perang Besar

Nasional
Ketika Jokowi Ingatkan Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum di KPK...

Ketika Jokowi Ingatkan Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum di KPK...

Nasional
Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.