Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/02/2022, 07:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan wilayah informasi penerbangan atau flight information region (FIR) di sekitar Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, dan Natuna masih menjadi polemik. Hal ini menyusul perjanjian antara Indonesia dan Singapura yang dirasa belum betul-betul sebagai pengambilalihan FIR.

Seperti diketahui, FIR di wilayah-wilayah tersebut berada dalam pengelolaan Singapura sejak Indonesia merdeka. Hal tersebut menyusul mandat International Civil Aviation Organization (ICAO) yang menilai Indonesia belum siap secara infrastruktur.

Setelah 76 tahun, Indonesia diklaim oleh Pemerintah telah mengambil alih FIR di kawasan itu. Hal tersebut karena adanya kesepakatan kerja sama menyangkut Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan atau FIR antara Indonesia dan Singapura.

Kerja sama itu menjadi satu paket perjanjian dengan kerja sama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement (DCA) dan kerja sama ekstradisi buronan.

Perjanjian kerja sama ditandai dengan penandatangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Penandatanganan kesepakatan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Tiga perjanjian kerja sama ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Indonesia dan Singapura di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun akhirnya tidak diratifikasi lantaran menuai banyak penolakan.

Pemerintah saat ini berencana meratifikasi perjanjian terkait FIR lewat Peraturan Presiden (Perpres), dan dua perjanjian lainnya melalui undang-undang yang berproses di DPR RI.

Hanya saja Perjanjian Indonesia-Singapura mendapat banyak kritik lantaran dianggap tidak memberi banyak manfaat untuk Negara.

Di perjanjian FIR, Indonesia tak sepenuhnya mengambil-alih pengelolaan ruang udara dari Singapura. Sebab dalam kerja sama tersebut, Indonesia masih memberikan izin pengelolaan ruang udara di sekitar Kepri kepada Singapura.

Baca juga: Dikuasai Singapura sejak RI Merdeka, Wilayah Udara Natuna Diambil Alih karena Menyangkut Kedaulatan

Delegasi pelayanan jasa penerbangan (PJP) pada area tertentu diberikan kepada otoritas Singapura untuk penerbangan dengan ketinggian 0-37.000 kaki.

Adapun penerbangan 37.000 feet ke atas baru masuk dalam pengelolaan Indonesia. Sementara traffic atau lalu lintas penerbangan sipil jarang berada pada ketinggian di atas 37.000 feet. Penerbangan sipil di atas 37.000 kaki biasanya hanya untuk melintas.

Akibat kesepakatan seperti itu, Pemerintah banyak dikritik. Sebab artinya, pengeloaan ruang udara Kepri, Tanjungpinang, dan Natuna masih berada di tangan Singapura.

Alasan pendelegasian adalah terkait masalah keamanan pesawat-pesawat yang akan terbang dari dan menuju Singapura. Sebab untuk keluar atau menuju Singapura, pesawat-pesawat ini harus melalui wilayah FIR di atas Riau.

Hanya saja, sejumlah pihak menilai pendelegasian ini seolah menunjukkan Indonesia tak juga mampu mengelola ruang udara komersial di wilayah tersebut. Padahal ada beberapa mandat yang menjadi dasar agar Indonesia mengambil alih seluruh FIR di atas Kepri, Tanjungpinang, dan Natuna dari Singapura.

"Dari 1946 sampai 2022 selama 76 tahun masak kita Bangsa Indonesia masih dianggap belum mampu mengelola wilayah kedaulatan negara di ruang udara sendiri. Apakah hal itu tidaklah suatu keniscayaan? Terus kapan kita dianggap mampu?" ujar Wakil Direktur Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW), Marsda (Purn) Subandi Parto, Kamis (27/1/2022).

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pemberian otoritas navigasi atau penyediaan jasa penerbangan yang disepakati dalam penandatangan perjanjian penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan atau FIR antara Indonesia dan Singapura tak berkaitan dengan ketidaksiapan.

"Saya bisa jelaskan bahwa kerja sama ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan Indonesia. Indonesia sangat siap dan mampu menyelenggarakan jasa pelayanan penerbangan di wilayah FIR yang batasnya telah disepakati. Sekali lagi pendelegasian pelayanan jasa penerbangan lebih lebih terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan," kata Jodi pada Rabu (26/1/2022), seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Peringatan Buat Pemerintah yang Ingin Ratifikasi Perjanjian FIR Singapura Lewat Perpres

Argumentasi keselamatan versus kedaulatan

Isu pengambilalihan FIR atau pengelolaan ruang udara Indonesia dari Singapura selama ini memang selalu dikaitkan antara masalah kedaulatan dan keselamatan.

Pihak yang berargumen bahwa FIR tidak ada urusannya dengan kedaulatan, membicarakan FIR dalam kaca mata pengaturan lalu lintas udara.

Jodi Mahardi menyebut, Indonesia mendelegasikan pelayanan jasa penerbangan kepada Singapura untuk menjaga keselamatan dan efektivitas pelayanan penerbangan yang masuk dan keluar dari Bandara Internasional Changi Singapura melalui FIR Indonesia.

"Melalui skema dalam perjanjian ini, Indonesia mendelegasikan pelayanan jasa penerbangan secara terbatas (di zona dan ketinggian tertentu kepada otoritas Singapura)," jelas Jodi.

"Hal ini agar pengawas lalu lintas udara di Singapura, dapat mencegah fragmentasi dan mengkoordinasikan secara efektif lalu lintas pesawat udara yang akan terbang dari dan menuju Singapura di ketinggian tertentu," tambahnnya.

Baca juga: Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI sebagai Negara Besar Disorot

Sementara itu pihak yang menyatakan FIR berkaitan dengan kedaulatan, beranggapan ruang udara suatu negara seharusnya diatur oleh otoritas dalam negeri. Salah satunya adalah mantan KSAU Chappy Hakim.

"Sebagian besar wilayah yang berada di FIR Singapura adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Bagaimana kemudian kita bisa mengatakan FIR tidak ada hubungannya dengan kedaulatan," tukas Chappy.

Hal tersebut disampaikan Chappy dalam kolomnya di Kompas.com yang berjudul "Untuk Mereka yang Menganggap FIR Tak Ada Hubungan dengan Kedaulatan". Kolom tersebut dimuat pada 30 Januari 2022.

"Mengapa pula kita bersusah payah untuk mengambil alih atau re-alignment FIR Singapura. Buat apa kalau bukan untuk menjaga keutuhan dari kedaulatan Indonesia," sebut Chappy.

Ia juga mengingatkan, pengambilalihan FIR Kepri-Natuna merupakan perintah dari UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-undang tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengelola semua wilayah kedaulatan udara Indonesia termasuk wilayah udara yang pengelolaannya didelegasikan kepada negara lain.

"Yang dimaksud dengan negara lain adalah Singapura, karena Indonesia tidak mendelegasikan wilayah udaranya selain kepada Singapura," jelas Chappy.

Baca juga: Kesepakatan FIR RI-Singapura Dipertanyakan, Ini Kata Jubir Luhut

Chappy menegaskan, FIR sangat erat kaitannya dengan masalah kedaulatan karena ada banyak persoalan di luar persoalan pengaturan lalu lintas udara pesawat komersil.

Contohnya saja, bagaimana pesawat Indonesia yang terbang di wilayah Kepri, Tanjungpinang, dan Natuna, harus meminta izin terlebih dahulu ke otoritas penerbangan Singapura. Ini termasuk pesawat militer Indonesia.

Bahkan menurut Chappy, pesawat Indonesia harus meminta izin Singapura walau hanya untuk menghidupkan mesin saja atau "starting engine clearence".

"Apakah ini tidak ada hubungannya dengan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka. Kita di halaman rumah sendiri, untuk bergerak saja harus minta izin terlebih dahulu kepada tetangga rumah yang jauh lebih kecil," ujar mantan instruktur pesawat Hercules C-130 itu.

Baca juga: FIR dan Srimulat

Menurut Chappy, masalah FIR sangat terkait dengan isu kedaulatan lantaran persoalan martabat Indonesia sebagai sebuah bangsa.

"Bagaimana pesawat terbang Angkatan Udara yang akan menjalankan misi Air Patrol (Patroli Udara) di perairan Natuna dan Riau harus menunggu dengan sabar sampai diizinkan oleh Singapura baru diperkenankan untuk terbang," papar Chappy.

"Melakukan patroli perbatasan negara yang rawan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Singapura," lanjutnya.

Ditambahkan Chappy, banyak pelanggaran wilayah udara yang terekam di radar Komando Operasi Udara Nasional buntut penguasaan FIR di bawah tangan Singapura.

Pelanggaran-pelanggaran wilayah udara itu terjadi akibat diizinkan oleh otoritas penerbangan Singapura untuk masuk wilayah teritori Indonesia tanpa perlu izin dari tuan rumah.

"Itu hanya beberapa hal saja dari fakta di lapangan yang terjadi selama ini. Bagaimana untuk dapat mengatakan FIR tidak ada hubungannya dengan kedaulatan dalam kasus kasus seperti ini?!" kata Chappy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.