Kompas.com - 17/02/2022, 19:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM meminta agar pengusutan kasus tewasnya warga penolak tambang di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Sabtu (12/2/2022) dilakukan secara transparan.

Korban bernama Erfadi (21) tewas akibat terjangan peluru tajam yang disebut mengenai belakang tubuh sebelah kiri sampai tembus di dada korban.

"Komnas HAM RI menghimbau agar proses pemeriksaan dan penyitaan senjata api ini, harus benar-benar dilakukan secara terbuka dan transparan," kata Kepala Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah Komnas HAM RI, Dedi Askary, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Pembubaran Unjuk Rasa Penolak Tambang di Parigi Moutong yang Berujung Hilangnya Nyawa Seorang Warga

Dedi melanjutkan, proses uji balistik senjata api milik personel Polres Parigi Moutong menguatkan dugaan bahwa pelaku penembakan yang menyebabkan Erfaldi meninggal dunia adalah personel Polres Parigi Moutong.

Sebelumnya, pemeriksaan telah dilakukan terhadap 17 anggota Polres Parigi Moutong. Sebamyak 13 unit senjata api milik para anggota polisi itu telah disita oleh Propam Polda Sulteng dan Propam Polres Parigi Moutong.

Belasan pucuk senjata itu digunakan untuk uji balistik, guna mencocokkan atau membuktikan secara ilmiah sumber senjata api atau proyektil yang bersarang di tubuh Erfaldi.

"Lebih jauh, kepada pimpinan Polri baik di jajaran Polres maupun jajaran Polda Sulteng, mengambil pembelajaran berharga atas pengamanan massa aksi seperti ini, harus benar-benar dilakukan secara profesinal, bijak, dan manusiawi," ungkap Dedi.

Ia juga menegaskan bahwa langkah preventif semestinya ditempuh aparat keamanan agar kisruh semacam ini tak berulang, apalagi hingga menimbulkan korban jiwa.

"Aksi massa yg berujung kaos minggu dini hari kemarin dengan cara melakukan pemblokadean jalan Nasional Trans Sulawesi harusnya tidak lagi terjadi jika evaluasi atas pengamanan aksi-aksi sebelumnya dilakukan secara baik," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

Nasional
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Nasional
Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Nasional
Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Nasional
KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.