“Kementerian KP menggelar webinar Promosi Peluang Investasi Usaha Hilir Mendukung Penangkapan Ikan Terukur yang diikuti ratusan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah di Indonesia,” paparnya.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian KP Artati Widiarti memaparkan, terdapat empat zona penangkapan ikan berbasis kuota industri.
Baca juga: Kementerian KP Dukung Penerapan Blue Economy di Wakatobi
“Total kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam negeri. Perkiraan ekonominya mencapai Rp 180 triliun," ujarnya.
Menurut dia, banyaknya investasi akan berimbas pada semakin masifnya bisnis-bisnis baru yang tumbuh.
“Contohnya seperti penangkapan, distribusi atau logistik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, hingga bisnis pendukung seperti perumahan, perbankan, listrik, air bersih, toko serba ada (toserba), dan transportasi,” kata dia.
Adanya banyak bisnis baru itu, kata dia, akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Baca juga: Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan
Artati melanjutkan, Kementerian KP juga akan bersinergi dengan kementerian atau lembaga lain untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Iklim usaha ini bisa berupa kebijakan, insentif, pelayanan perizinan, keamanan, hingga program-program strategis pendukung geliat usaha perikanan dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, keberhasilan implementasi kebijakan penangkapan terukur sangat bergantung pada peran pelaku usaha dari hulu ke hilir.
“Mulai dari nelayan, pedagang, distributor, pengolah, pemasar, hingga eksportir,” kata Artati.
Pada kesempatan itu, salah satu peserta webinar bernama Basuki mengaku mendukung implementasi kebijakan penangkapan terukur di Indonesia.
Baca juga: Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan
Namun, dia meminta implementasi kebijakan itu dibarengi dengan kemudahan memperoleh bahan baku ikan sehingga usaha pengolahan yang dijalani bisa terus tumbuh.
Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin meminta semua pemangku kepentingan di subsektor perikanan tangkap memahami substansi kebijakan penangkapan terukur.
Caranya, kata dia, dengan menjaga ekologi serta mengoptimalkan sumber daya perikanan untuk negara dan masyarakat.
“Jika ada yang menuding kebijakan ini pro-asing, tentunya belum paham atau malah menyuarakan kepentingan asing yang takut Indonesia menata ulang subsektor perikanan tangkapnya sesuai prinsip ekonomi biru,” tutur Doni.
Baca juga: Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan
Sebagai informasi, acara promosi itu turut menghadirkan Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap Tri Aris Wibowo, Direktur Logistik Ditjen PDSPKP Berny Achmad Subki, dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap Muhammad Idnillah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.